SuaraSumbar.id - Pengurus DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) mendesak Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra melaporkan 22 anggota dewan yang melayangkan mosi tidak percaya hingga lahirnya rekomendasi pemecatan Dodi sebagai Ketua DPRD dari Badan Kehormatan (BK) Dewan.
Sekretaris Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, rekomendasi pemecatan Dodi Hendra yang dikeluarkan BK bukanlah amar putusan. Kemudian, yang disampaikan BK DPRD Kabupaten Solok ketika rapat paripurna adalah keputusan.
"Keputusan itu kan berdasarakan amar putusan. Oleh karena itu, mosi tidak percaya yang mengatakan Dodi arogan dan otoriter dalam memimpin kan tidak terbukti," katanya kepada SuaraSumbar.id, Rabu, (25/8/2021).
Anggota DPRD Sumbar itu menyebut bahwa keputusan BK telah mencemari nama baik Ketua DPRD Solok dari Partai Gerindra yang sah sampai saat ini. Kondisi tersebut juga membebani Dodi dan keluarganya sendiri.
Baca Juga: Elly Kasim Meninggal Dunia, Anies Baswedan dan Gubernur Sumbar Melayat ke Rumah Duka
"Keluarga besarnya (Dodi) sudah dipermalukan. Maka dari itu, kami mengarahkan Dodi membuat laporan pencemaran nama baik kepada 22 anggota dewan yang telah memosinya. Kecuali bagi mencabut mosi tidak percayanya, tentu tidak (dilaporkan)," tuturnya.
Terpisah, Penasehat Hukum (PH) Dodi Hendra, Vino Oktavia mengatakan, terkait arahan tersebut, dia akan mengkoordinasikan kepada Dodi yang merupakan kader fraksi Gerindra.
"Saya koordinasikan dengan pak Dodi. Apa sikapnya terkait arahan Gerindra untuk melaporkan 22 anggota dewan yang melakukan mosi tidak percaya dan diduga telah mencemari nama baik pak Dodi," tuturnya.
Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) menjatuhkan sanksi pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Solok periode 2019-2024.
Penjatuhan sanksi pemberhentian sebagai Ketua DPRD Solok ini dilakukan setelah BK DPRD Solok memeriksa keterangan dari pelapor serta saksi-saksi.
Baca Juga: Berduka, Gubernur DKI Jakarta dan Sumbar Melayat ke Rumah Elly Kasim
Berdasarkan hasil pemeriksaan BK DPRD Solok, Dodi Hendra dinyatakan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Ketua DPRD Solok.
Berita Terkait
-
PT KAI Datangkan 12 Unit Kereta Baru untuk Perkuat KA Pariaman Ekspres
-
Kulineran di Pariaman? Ini 4 Kuliner Andalan yang Harus Dicicipi!
-
Melihat Proses Evakuasi Harimau Sumatera Pemakan Ternak di Agam
-
Jadwal Buka Puasa Kota Padang Hari Ini, 8 Maret 2025
-
Mudik Lebaran Gratis 2025 ke Sumbar Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
Pilihan
-
Baru Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero Bongkar Rencana Masa Depan
-
Sosok Murdaya Poo, Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia Meninggal Dunia Hari Ini
-
Prabowo Percaya Diri Lawan Tarif Trump: Tidak Perlu Ada Rasa Kuatir!
-
Magisnya Syawalan Mangkunegaran: Tradisi yang Mengumpulkan Hati Keluarga dan Masyarakat
-
PT JMTO Bantah Abu Janda Jadi Komisaris, Kementerian BUMN Bungkam
Terkini
-
Pembunuhan Sadis Seorang Pria di Pesisir Selatan: Tubuh Digergaji, Dicor dalam Bak Mandi Sejak 2023!
-
Harga Tiket Pesawat Padang-Jakarta Tembus Rp 10 Jutaan, ke Malaysia Hanya Rp 1,4 Juta
-
8 Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Pasaman Barat Selama Operasi Ketupat Singgalang 2025, 3 Tewas!
-
Langkah Hebat Desa Wunut, Bagi-Bagi THR dan Sediakan Jaminan Sosial untuk Warga
-
Gempa 4,7 Magnitudo Guncang Kabupaten Agam, BMKG Ungkap Pemicunya