Anggaran Baju Dinas Anggota DPRD Sumbar Hampir 1 Miliar, Pengamat: Sangat Tidak Patut

SuaraSumbar.id - Pengamat politik Sumatera Barat (Sumbar), Najmudin Rasul menyayangkan ribut-ribut soal pengadaan baju 65 anggota DPRD Sumbar yang menelan anggaran Rp 908.050.000. Apalagi, kondisi itu terjadi di tengah pandemi Covid-19.

Najmudin tidak menapik bahwa DPRD memang telah membuat ketentuan-ketentuan sesuai regulasi di DPRD, termasuk soal pengadaan mobil dinas dan segala macamnya.

"Persoalannya sekarang adalah kepatutannya. Apalagi dalam kondisi (pandemi), seharusnya itu tidak dilakukan anggota DPRD," katanya kepada SuaraSumbar.id, Senin (23/8/2021).

Menurut akademisi Universitas Andalas (Unand) itu, anggota DPRD harusnya lebih mementingkan rakyat. Dalam kondisi begini, kapan perlu anggaran pembuatan baju itu ditiadakan dan dialihkan untuk kepentingan rakyat yang menjerit karena wabah corona.

Baca Juga: Gara-gara Sendal Adik Hanyut, Remaja di Padang Tewas Terseret Arus Sungai

"Baiknya anggaran itu dialihkan kepada pengadaan alat-alat prokes dan lain lainnya sebagai bentuk empati seorang anggota dewan kepada masyarakat," katanya.

"Jika hal ini tetap dilakukan, otomatis membuat masyarakat makin tidak percaya," katanya lagi.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumbar selaku pihak uang membuat pagu anggaran, harus lebih bijak dalam hal ini dan seyogyanya anggaran yang sudah tersebut dicabut kembali.

"Akan lebih terhormat jika dicabut kembali. Ini tidak akan jadi masalah. Untuk kepercayaan dan empati masyarakat kita kepada pemimpin," tuturnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data dari LPSE Sumbar pemenang tender dalam pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk pimpinan dan anggota DPRD Sumbar. Pemenang tendernya CV Bola Dunia Tailor dengan HPS Rp 908.050.000.

Baca Juga: Ugal-ugalan Usai Pakai Sabu, Pengendara di Padang Tantang Polisi

Sesuai proses tender yang sudah dilakukan oleh LPSE Sumbar, anggota dewan ini sudah bisa melakukan pengukuran pakaian di tempat yang telah ditentukan.

Untuk bahan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan memang tak ada disebutkan mereka tertentu untuk pakaian dinas namun ada spesifikasi yang menjadi patokan, seperti kadar wol dalam pakaian tersebut.

Kontributor : B Rahmat