Gerindra Sumbar Desak Ketua DPRD Kabupaten Solok Polisikan 22 Anggota Dewan, Ini Alasannya

SuaraSumbar.id - Pengurus DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) mendesak Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra melaporkan 22 anggota dewan yang melayangkan mosi tidak percaya hingga lahirnya rekomendasi pemecatan Dodi sebagai Ketua DPRD dari Badan Kehormatan (BK) Dewan.

Sekretaris Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, rekomendasi pemecatan Dodi Hendra yang dikeluarkan BK bukanlah amar putusan. Kemudian, yang disampaikan BK DPRD Kabupaten Solok ketika rapat paripurna adalah keputusan.

"Keputusan itu kan berdasarakan amar putusan. Oleh karena itu, mosi tidak percaya yang mengatakan Dodi arogan dan otoriter dalam memimpin kan tidak terbukti," katanya kepada SuaraSumbar.id, Rabu, (25/8/2021).

Anggota DPRD Sumbar itu menyebut bahwa keputusan BK telah mencemari nama baik Ketua DPRD Solok dari Partai Gerindra yang sah sampai saat ini. Kondisi tersebut juga membebani Dodi dan keluarganya sendiri.

Baca Juga: Elly Kasim Meninggal Dunia, Anies Baswedan dan Gubernur Sumbar Melayat ke Rumah Duka

"Keluarga besarnya (Dodi) sudah dipermalukan. Maka dari itu, kami mengarahkan Dodi membuat laporan pencemaran nama baik kepada 22 anggota dewan yang telah memosinya. Kecuali bagi mencabut mosi tidak percayanya, tentu tidak (dilaporkan)," tuturnya.

Terpisah, Penasehat Hukum (PH) Dodi Hendra, Vino Oktavia mengatakan, terkait arahan tersebut, dia akan mengkoordinasikan kepada Dodi yang merupakan kader fraksi Gerindra.

"Saya koordinasikan dengan pak Dodi. Apa sikapnya terkait arahan Gerindra untuk melaporkan 22 anggota dewan yang melakukan mosi tidak percaya dan diduga telah mencemari nama baik pak Dodi," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) menjatuhkan sanksi pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Solok periode 2019-2024.

Penjatuhan sanksi pemberhentian sebagai Ketua DPRD Solok ini dilakukan setelah BK DPRD Solok memeriksa keterangan dari pelapor serta saksi-saksi.

Baca Juga: Berduka, Gubernur DKI Jakarta dan Sumbar Melayat ke Rumah Elly Kasim

Berdasarkan hasil pemeriksaan BK DPRD Solok, Dodi Hendra dinyatakan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Ketua DPRD Solok.

"Sanksi tersebut berdasarkan Pasal 20 Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok," kata Wakil Ketua BK DPRD Kabupaten Solok Dian Angraini, di Arosuka, Jumat (20/8/2021) dikutip dari ANTARA.

Hal itu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 373 jo Pasal 401 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 serta perbuatannya mengandung pelanggaran hukum.

"Dasar keputusan BK ini sesuai dengan bukti yang dikumpulkan atas pelanggaran yang dilakukan Dodi Hendra, serta sanksi yang diberikan sudah sesuai aturan," kata dia.

Dia mengatakan pelanggaran yang dilakukan Dodi Hendra ialah pelanggaran kewajiban.

"Anggota dewan harus mematuhi kewajiban dan larangan, salah satunya menjaga norma dan etika sebagai anggota dewan. Akan tetapi Dodi Hendra malah melakukan penyalahgunaan wewenang," ujar dia lagi.

Pengaduan yang diterima oleh BK DPRD Kabupaten Solok ada dua, yaitu pengaduan dari internal dan eksternal DPRD.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BK semua pengaduan sesuai dengan alat bukti," kata dia pula.

Selain itu, putusan tersebut juga berdasarkan mosi tidak percaya yang ditandatangani sejumlah anggota dewan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solok dari enam fraksi.

Dian menyebutkan, sebelumnya sebanyak 27 anggota dewan termasuk dari Fraksi Gerindra ikut menandatangani mosi tersebut.

Namun saat ini berkurang menjadi 22 orang, karena Fraksi Gerindra mencabut suratnya, sehingga tinggal lima fraksi, yakni PKS, PAN, Demokrat, Golkar, dan PDIP.

Menurutnya, hasil keputusan BK merupakan keputusan lembaga tertinggi anggota DPRD setempat yang akan diteruskan oleh Bupati Solok ke Gubernur Sumbar, dan nantinya akan ada penilaian berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti dengan waktu proses sekitar 30 hari.

Selain itu, ia mengatakan jabatan Dodi Hendra saat ini masih tetap sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok sampai keputusan pencabutan jabatan sebagai ketua dikeluarkan oleh Gubernur Sumbar.

"Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan pada Rabu (18/8), dan telah ditandatangani oleh Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok," kata dia lagi.

Kontributor : B Rahmat