SuaraSumbar.id - Puluhan Warga Pasir Jambak, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang menyegel 3 hotel yang disinyalir menjadi sarang maksiat, Rabu (28/7/2021). Ketiga hotel itu yakni, Hotel Laguna, Dangau Mandeh dan Uncle Jack Home Stay.
Terlihat di luar perkarangan hotel ditempel sebuah kertas bertuliskan Warga RW VII Pasir Jambak menolak praktek prostitusi dan maksiat. Hotel ini ditutup.
Menurut warga, keberadaan ketiga hotel tersebut berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, apalagi anak-anak yang di sekitar hotel.
Hal itu disampaikan tokoh pemuda setempat, Syahroni. Dia bahkan meminta Pemerintah Kota Padang turun tangan. Jika tidak, Syahroni berjanji akan melakukan tindakan keras terhadap hotel tersebut.
"Hotel ini disegel karena sering menerima tamu anak bawah umur. Tak jarang, terjadi keributan suami istri karena kedapatan berselingkuh," katanya.
Disebut Syahroni, sebenarnya ketiga hotel itu telah disegel oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang pada tahun 2015. Namun seiring berjalannya waktu, hotel ternyata malah kembali beroperasi dan meresahkan lingkungan sekitar.
"Kami menolak keras dengan keberadaan hotel. Jika pemerintah tidak turun tangan, kami akan bakar hotel tersebut. Jadi keinginan kami sebagai warga agar hotel itu ditutup," katanya.
Hal serupa juga disampaikan tokoh masyarakat setempat Ujang. Menurutnya, hotel beroperasi tidak layaknya seperti hotel-hotel lainnya. Sistem seperti orderan.
"Kalau hotel lain biasanya menerima tamu dari sore hingga pagi. Tetapi hotel ini sistem order. Kadang-kadang tamu keluar jam 24.00 malam. Kemudian tamu yang datang kebanyakan masih anak di bawah umur dan belum menikah," imbuhnya.
Baca Juga: Jual Pasangan Sesama Jenis, Gay di Padang Terancam 12 Tahun Penjara
"Kami tidak pernah melarang jika hotel itu beroperasi. Namun pendatangnya bukan parasiwisata yang sengaja menginap seperti hotel lainnya," katanya.
Sementara Plt Dinas Pariwisata Kota Padang Arfian mengaku, sudah menyerahkan kasus tersebut kepada aparat untuk melakukan penindakan, karena hotel tersebut memang tidak memiliki izin.
"Kami memang tidak pernah mengeluarkan izin operasi. Untuk penindakannya tentu diserahkan kepada aparat Satpol PP," katanya.
Kontributor : B Rahmat
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jadwal Imsakiyah Bukittinggi Selasa 24 Februari 2026, Ayo Sahur Tepat Waktu!
-
Jadwal Imsakiyah Kota Padang Selasa 24 Februari 2026, Cek Waktu Sahur hingga Berbuka!
-
CEK FAKTA: Viral Bantuan Dana untuk Masyarakat Non Muslim 2026 hingga Rp 2 Miliar, Benarkah?
-
Jalan Malalak Agam Belum Dibuka, Hanya Sepeda Motor Warga Lokal yang Boleh Melintas
-
Benarkah THR PNS 2026 Cair 26 Februari? Ini Besaran Nominalnya