Pengawal Pribadi Wagub Sumbar Melebihi Gubernur, Pengamat Sebut Pemborosan

SuaraSumbar.id - Pengawalan super ketat Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat Sumbar. Tak sedikit yang menyayangkan tindakan tersebut.

Pengamat politik Sumbar, Muhammad Taufik menilai, pengawalan ketat terhadap seorang pemimpin akan membangun asumsi bahwa mereka akan sulit disentuh masyarakat.

Selain itu, kata Taufik, pengawalan berlebih dari seorang pemimpin merupakan sebuah perbuatan boros, meskipun hal tersebut dibolehkan dan dianggarkan Pemerintah Provinsi Sumbar.

"Jika Wakil Gubernur bisa menjelaskan apa kebutuhan sekian banyak pengawal itu dan itu rasional, serta menunjang kinerjanya tidak jadi persoalan. Tapi kalau hanya digunakan sebagai simbolik, ya ini akan sia-sia," katanya, Kamis (22/4/2021).

Baca Juga: Hendri Septa Ditegur KASN, Mahyeldi Ungkit Kebijakan Saat Jadi Wako Padang

"Wakil Gubernur harus meluruskan untuk kepentingan apa (pengawalan banyak). Kalau alasan untuk pengamanan, mengamankan dari siapa. Seharusnya seorang pemimpin itu tidak punya ruang batas dengan masyarakat," sambungnya lagi.

Secara substansi, kata dosen UIN Imam Bonjol Padang itu, seorang pemimpin harusnya tidak berbatas atau berpenghalang dengan publik.

"Tidak berbatas ini artinya, publik mudah mengakses pemimpin ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu kepada pemimpin," katanya.

Namun ketika seorang pemimpin mempunyai banyak pengawal dan mudah diakses, tentu ini tidak akan menjadi persoalan.

"Yang jadi masalah, ketika pemimpin yang hanya dikawal oleh Satpol PP tetapi tidak bisa diakses, nah ini yang patut dipersoalkan," tuturnya.

Baca Juga: Mutasi Pejabat, Wali Kota Padang Dituding Langgar Aturan

Sebelumnya, pengawalan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy sempat disorot. Pasalnya, jumlah pengawal pribadinya berbeda jauh dibandingkan dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.