SuaraSumbar.id - Pengawalan super ketat Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat Sumbar. Tak sedikit yang menyayangkan tindakan tersebut.
Pengamat politik Sumbar, Muhammad Taufik menilai, pengawalan ketat terhadap seorang pemimpin akan membangun asumsi bahwa mereka akan sulit disentuh masyarakat.
Selain itu, kata Taufik, pengawalan berlebih dari seorang pemimpin merupakan sebuah perbuatan boros, meskipun hal tersebut dibolehkan dan dianggarkan Pemerintah Provinsi Sumbar.
"Jika Wakil Gubernur bisa menjelaskan apa kebutuhan sekian banyak pengawal itu dan itu rasional, serta menunjang kinerjanya tidak jadi persoalan. Tapi kalau hanya digunakan sebagai simbolik, ya ini akan sia-sia," katanya, Kamis (22/4/2021).
"Wakil Gubernur harus meluruskan untuk kepentingan apa (pengawalan banyak). Kalau alasan untuk pengamanan, mengamankan dari siapa. Seharusnya seorang pemimpin itu tidak punya ruang batas dengan masyarakat," sambungnya lagi.
Secara substansi, kata dosen UIN Imam Bonjol Padang itu, seorang pemimpin harusnya tidak berbatas atau berpenghalang dengan publik.
"Tidak berbatas ini artinya, publik mudah mengakses pemimpin ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu kepada pemimpin," katanya.
Namun ketika seorang pemimpin mempunyai banyak pengawal dan mudah diakses, tentu ini tidak akan menjadi persoalan.
"Yang jadi masalah, ketika pemimpin yang hanya dikawal oleh Satpol PP tetapi tidak bisa diakses, nah ini yang patut dipersoalkan," tuturnya.
Baca Juga: Hendri Septa Ditegur KASN, Mahyeldi Ungkit Kebijakan Saat Jadi Wako Padang
Sebelumnya, pengawalan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy sempat disorot. Pasalnya, jumlah pengawal pribadinya berbeda jauh dibandingkan dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Informasi dari Biro Umum Setdaprov Sumbar, Wagub Sumbar Audy Joinaldy memiliki 6 orang pengawal pribadi. Tiga di antaranya adalah Tentara. Masing-masing, 1 Angkatan Darat, 1 Angkatan Laut dan 1 orang Angkatan Udara. Sedangkan 3 lainnya adalah polisi dari Satuan Brimob.
Selain itu, Audy juga dilengkapi 1 orang ajudan dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan 1 orang Sekretaris Pribadi (Sespri).
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah hanya didampingi 2 orang pengawal pribadi. Mereka pun hanya dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumbar. Kemudian ditambah dengan 1 orang Sekretaris Pribadi dan 1 orang ajudan dari TNI.
Kontributor : B Rahmat
Berita Terkait
-
Larang Indomaret-Alfamart Beredar, Wagub Audi: Hal Positif buat Sumbar
-
Tegas! Sumbar Komit Larang Indomaret dan Alfamart Beroperasi, Ini Alasannya
-
Hendri Septa Resmi Jabat Wali Kota Padang, Mahyeldi Titip Pesan Ini
-
Mohon ke Wapres, Mahyeldi Minta 5 Pasar Rakyat di Sumbar Direnovasi
-
Dipercepat, Wali Kota Padang Dilantik Besok 7 April 2021
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Harimau Sumatera Makin Mengganas di Agam, Ternak Warga Dimangsa dalam Kandang!
-
Apa Bahaya Rahim Copot? Dokter Sebut Perempuan Tak Lagi Bisa Punya Anak
-
CEK FAKTA: Purbaya Minta Gaji TNI Naik dan Turunkan Gaji Polisi, Benarkah?
-
14 Cara Ajukan Dana Siaga BPJS Ketenagakerjaan 2025, Bisa Akses Mirip Pinjol Lewat JMO!
-
BRI Fasilitasi Sindikasi Pembiayaan Rp5,2 Triliun bagi PT SSMS untuk Perkuat Struktur Keuangan