SuaraSumbar.id - Pengawalan super ketat Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat Sumbar. Tak sedikit yang menyayangkan tindakan tersebut.
Pengamat politik Sumbar, Muhammad Taufik menilai, pengawalan ketat terhadap seorang pemimpin akan membangun asumsi bahwa mereka akan sulit disentuh masyarakat.
Selain itu, kata Taufik, pengawalan berlebih dari seorang pemimpin merupakan sebuah perbuatan boros, meskipun hal tersebut dibolehkan dan dianggarkan Pemerintah Provinsi Sumbar.
"Jika Wakil Gubernur bisa menjelaskan apa kebutuhan sekian banyak pengawal itu dan itu rasional, serta menunjang kinerjanya tidak jadi persoalan. Tapi kalau hanya digunakan sebagai simbolik, ya ini akan sia-sia," katanya, Kamis (22/4/2021).
"Wakil Gubernur harus meluruskan untuk kepentingan apa (pengawalan banyak). Kalau alasan untuk pengamanan, mengamankan dari siapa. Seharusnya seorang pemimpin itu tidak punya ruang batas dengan masyarakat," sambungnya lagi.
Secara substansi, kata dosen UIN Imam Bonjol Padang itu, seorang pemimpin harusnya tidak berbatas atau berpenghalang dengan publik.
"Tidak berbatas ini artinya, publik mudah mengakses pemimpin ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu kepada pemimpin," katanya.
Namun ketika seorang pemimpin mempunyai banyak pengawal dan mudah diakses, tentu ini tidak akan menjadi persoalan.
"Yang jadi masalah, ketika pemimpin yang hanya dikawal oleh Satpol PP tetapi tidak bisa diakses, nah ini yang patut dipersoalkan," tuturnya.
Baca Juga: Hendri Septa Ditegur KASN, Mahyeldi Ungkit Kebijakan Saat Jadi Wako Padang
Sebelumnya, pengawalan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy sempat disorot. Pasalnya, jumlah pengawal pribadinya berbeda jauh dibandingkan dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Informasi dari Biro Umum Setdaprov Sumbar, Wagub Sumbar Audy Joinaldy memiliki 6 orang pengawal pribadi. Tiga di antaranya adalah Tentara. Masing-masing, 1 Angkatan Darat, 1 Angkatan Laut dan 1 orang Angkatan Udara. Sedangkan 3 lainnya adalah polisi dari Satuan Brimob.
Selain itu, Audy juga dilengkapi 1 orang ajudan dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan 1 orang Sekretaris Pribadi (Sespri).
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah hanya didampingi 2 orang pengawal pribadi. Mereka pun hanya dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumbar. Kemudian ditambah dengan 1 orang Sekretaris Pribadi dan 1 orang ajudan dari TNI.
Kontributor : B Rahmat
Berita Terkait
-
Larang Indomaret-Alfamart Beredar, Wagub Audi: Hal Positif buat Sumbar
-
Tegas! Sumbar Komit Larang Indomaret dan Alfamart Beroperasi, Ini Alasannya
-
Hendri Septa Resmi Jabat Wali Kota Padang, Mahyeldi Titip Pesan Ini
-
Mohon ke Wapres, Mahyeldi Minta 5 Pasar Rakyat di Sumbar Direnovasi
-
Dipercepat, Wali Kota Padang Dilantik Besok 7 April 2021
Terpopuler
- Presiden RI Minta Maaf ke Malaysia - Singapura Akibat Asap, Tapi Itu SBY...
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Rudy Masud Senyum Semringah Bersama Istri di Singapura, Media Asing: Rakyatnya Sesak Nafas
- 5 Sabun Cuci Muka Retinol untuk Atasi Penuaan: Bikin Wajah Halus, Cerah, dan Kencang
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Belajar Hadapi Kekeringan dari Romo Kirjito, Mamanen Air Hujan yang Jatuh dari Langit
-
Krisis! Kelangkaan BBM Meluas Tak Hanya Bali, Antrean Berjam-jam
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Bungkam usai Viral Sarapan di Singapura
-
KPK Kembali Gelar OTT: Amankan Sejumlah Pihak di BNPB
-
Ungkap Banyak Kasus Besar, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Ade Safri Justru Diganti
Terkini
-
BRI Perkuat Pengalaman Nasabah Lewat BRImo dan Sabrina, Raih 36 Penghargaan TBCCI 2026
-
BRILink Agen Jadi Ujung Tombak Inklusi Keuangan, Layani Masyarakat hingga Pelosok Negeri
-
MotoGP Mandalika 2026 Jadi Momentum BRI Perkuat Ekonomi Lokal
-
MotoGP Mandalika 2026 Makin Hijau, BRI Perkuat Pengelolaan Sampah
-
8 Anggota Satpol PP Bukittinggi Ditahan Kasus Dugaan Kekerasan di Kampus Fort de Kock