-
Sumbar fokus atasi illegal mining, fishing, dan kelangkaan BBM.
-
Gubernur Mahyeldi tekankan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum.
-
Forkopimda dan TNI dukung langkah strategis antisipasi masalah krusial.
SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa penanganan illegal mining, illegal fishing, dan kelangkaan BBM menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda harus bergerak cepat menyusun langkah strategis menghadapi persoalan krusial ini.
“Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” tegas Mahyeldi saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda bertema Mengantisipasi Illegal Mining, Illegal Fishing, dan Kelangkaan BBM di Sumbar, Jumat (24/10/2025).
Gubernur menekankan dua aspek utama dalam penanganan masalah tersebut, yakni kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum.
“Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kunci dalam penanganan masalah ini,” ujarnya.
Dalam FGD, Mahyeldi menyoroti praktik illegal fishing yang masih marak menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di wilayah perairan Sumbar.
Untuk meminimalisir praktik ini, Pemprov melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus mendorong edukasi kepada nelayan agar beralih ke alat tangkap ramah lingkungan.
“Kalau nelayan didukung dengan alat tangkap yang sesuai dan hasil tangkapannya pun layak, saya yakin mereka pasti memilih cara yang benar. Itulah yang sedang dan perlu terus kita upayakan bersama,” kata Mahyeldi.
Terkait kelangkaan BBM, Gubernur mengungkapkan konsumsi BBM di Sumbar termasuk yang tertinggi di Indonesia.
“Sudah ada tambahan kuota 70 ribu kiloliter, tapi itu pun bisa tidak cukup jika peruntukannya tidak kita awasi. Karena itu, pengawasan harus kita perketat agar penyaluran subsidi tepat sasaran,” jelasnya.
Mahyeldi juga menekankan peran aktif SPBU dalam menegakkan aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 125 liter per kendaraan sesuai Surat Edaran yang diterbitkan.
“Kalau amanat Surat Edaran Gubernur itu dijalankan dengan baik, kelangkaan bisa kita tekan. Tapi kalau dibiarkan, pasokan bisa habis sebelum akhir tahun,” kata Mahyeldi.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menekankan pentingnya rencana strategis jangka panjang agar penanganan illegal mining dan illegal fishing tidak berhenti di level diskusi. Sementara Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, menyatakan dukungan penuh kepada Pemprov Sumbar.
“TNI siap membantu langkah Gubernur. Alam Sumatera Barat ini indah dan subur, jangan sampai dirusak oleh aktivitas-aktivitas ilegal,” tegasnya.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap illegal mining, illegal fishing, dan kelangkaan BBM dapat diantisipasi secara tepat sasaran, menjaga sumber daya alam Sumbar sekaligus kesejahteraan masyarakat. (Antara)
