SuaraSumbar.id - Seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), berinisial RP resmi ditahan polisi atas dugaan dugaan pencabulan anak di bawah umur.
Sebelumnya, RP telah ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2024. Namun, baru bisa diamankan setelah dua kali mangkir dari pemanggilan Satreskrim Polresta Bukittinggi.
"Pelaku RP ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari lalu. Karena dua kali pemanggilan tidak dipenuhi, kami akhirnya menjemputnya langsung di Padang," ujar Wakasatreskrim Polresta Bukittinggi, AKP Anidar, Jumat (14/3/2025).
RP diketahui bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi. Kasus ini dilaporkan oleh keluarga korban pada November 2024 setelah anak mereka mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual saat mengikuti latihan pencak silat bersama tersangka.
"Tersangka diduga melakukan pencabulan anak di bawah umur, yang merupakan salah satu anak didiknya dalam latihan pencak silat," kata Anidar, dikutip dari Antara.
![Wakasatreskrim Polresta Bukittinggi, AKP Anidar. [Dok. Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/14/58893-polresta-bukittinggi.jpg)
Setelah diperiksa oleh pihak kepolisian dan dilakukan gelar perkara, RP mengeluhkan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Otak D.T. Drs. M. Hatta, Kota Bukittinggi. Beberapa waktu kemudian, ia juga dirawat di rumah sakit jiwa di Kota Padang.
"Mungkin karena tekanan psikologis, tersangka sempat menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di Padang," katanya.
Pihak kuasa hukum tersangka telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun, hingga saat ini, permohonan tersebut belum dikabulkan oleh kepolisian.
Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh keluarga korban pada November 2024 dengan nomor laporan STTLP/B/146/XI/2024. Dugaan tindak pelecehan seksual ini disebut terjadi pada dua kesempatan, yakni pada Minggu, 18 Agustus 2024, dan Selasa, 20 Agustus 2024.
RP dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
