Jaka HB, Koordinator SIEJ Simpul Sumbar, menambahkan bahwa Sumbar kehilangan 15.000 hektare hutan setiap tahun, sementara abrasi telah menggerus setengah garis pantai di wilayah ini.
“Krisis ekologis ini harus menjadi prioritas gubernur terpilih,” tegasnya.
Rifai, Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai, memperingatkan agar pemerintah tidak menambah izin perkebunan atau kehutanan yang dapat memperburuk konflik.
“Jika gubernur ingin membawa kepentingan masyarakat Sumbar, ia harus berani menolak menjadi perpanjangan tangan pusat,” pungkas Rifai.
Baca Juga:Sah! KPU Tetapkan Mahyeldi-Vasko Gubernur dan Wagub Sumbar Terpilih 2024-2029
Kepemimpinan Mahyeldi-Vasco diharapkan membawa arah kebijakan lingkungan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan alam Sumatera Barat, dengan menjadikan sepuluh PR ini sebagai prioritas utama.
Kontributor : Rizky Islam
