SuaraSumbar.id - Anggota DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar), Rahmat Saleh, memberikan peringatan keras terkait pengungkapan kasus tambang ilegal yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan.
Kasus tambang ilegal ini makin jadi atensi pasca tewasnya Kompol Anumerta Ryanto Ulil Anshar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan yang ditembak rekannya, Kabag Ops Dadang Iskandar.
Rahmat Saleh menegaskan bahwa masalah tambang ilegal ini jangan sampai menyebabkan perpecahan di tubuh aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, hal itu justru bisa merusak integritas penegakan hukum itu sendiri.
Rahmat Saleh mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas tambang ilegal. Ia juga menekankan bahwa meskipun pengawasan hukum terhadap tambang ilegal ini berada di bawah Komisi III, dan energi pertambangan di Komisi XII, Komisi II DPR tetap memiliki peran penting untuk mengawasi dan menyoroti permasalahan ini.
"Tambang ilegal atau penggalian sumber daya alam yang tak berizin jangan sampai menimbulkan perpecahan di internal penegak hukum," ujar Rahmat Saleh, Kamis (28/11/2024).
Politikus PKS itu mengimbau agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera menindak tegas oknum-oknum aparat yang terlibat dalam kegiatan tambang ilegal, termasuk yang melindungi aktivitas tersebut.
Lebih lanjut, Rahmat Saleh menegaskan bahwa apabila suatu daerah memiliki potensi tambang yang melimpah, hal itu dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, semua kegiatan tersebut harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, agar tidak ada pihak yang mengeksploitasi tambang ilegal demi kepentingan pribadi.
Menurut Rahmat Saleh, dengan pengelolaan yang tepat, sektor tambang bisa menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara, serta mendukung kemakmuran rakyat. Ia juga optimis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan sumber daya alam seperti tambang bisa dilakukan dengan baik, sehingga menghasilkan pemasukan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. (antara)
