Oleh karena itu, PKS memandang perlu untuk memberikan sanksi yang tegas agar menjadi pembelajaran bagi kader lainnya.
Respons Marfendi: Pindah Partai Itu Biasa
Marfendi sendiri tampak santai menanggapi proses pemecatannya dari PKS. Ia menyebut bahwa berpindah partai adalah hal yang lumrah dalam dunia politik.
Menurutnya, kepindahan ke partai lain tidak harus dipandang sebagai pengkhianatan, tetapi lebih sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Baca Juga:Tak Perlu Bawa KTP Lagi! Warga Bukittinggi Urus Administrasi Kini Cukup Pakai Smartphone
“Partai lain pindah-pindah itu biasa saja. Mana tahu nanti saya bisa menyatukan tiga partai ini—PKS, PPP, dan Ummat. Jadi, semua masih mungkin terjadi,” ungkap Marfendi ketika mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Bukittinggi di KPU Bukittinggi beberapa waktu lalu.
Meskipun begitu, Marfendi menyatakan bahwa statusnya di PKS saat ini tergantung keputusan internal partai. “Status saya di PKS tinggal dijelaskan ke DPW PKS. Apakah tetap di PKS atau tidak, itu sepenuhnya keputusan internal mereka,” lanjutnya.
PKS Tegaskan Pentingnya Disiplin Kader
DPW PKS Sumatera Barat menegaskan bahwa pemecatan Marfendi ini adalah upaya partai untuk menjaga kedisiplinan dan kekompakan internal.
Rahmat Saleh menyebutkan bahwa setiap kader harus tunduk pada aturan dan keputusan yang diambil oleh partai. Jika ada kader yang berseberangan, maka partai berhak mengambil tindakan sesuai AD/ART yang berlaku.
Baca Juga:Sah! Pilkada Bukittinggi Diikuti 4 Pasangan Calon
“Setiap kader yang tidak mematuhi garis kebijakan partai harus siap menerima konsekuensinya. Kami berharap hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi kader lain untuk lebih menghargai keputusan partai,” ujar Rahmat.
