SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat terkait pengoptimalan sumber zakat dari kalangan YouTuber.
"Kita akan tunggu bagaimana pedomannya, karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga belum memiliki peraturan terkait zakat dari YouTuber," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dinukil dari Antara, Kamis (18/7/2024).
Dia menyakini, jika MUI maupun pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga berwenang sudah menerbitkan regulasi pengelolaan zakat dari penghasilan YouTuber, maka potensi zakat di Tanah Air akan semakin besar.
"Apakah nanti regulasi itu dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden atau lainnya kita masih tunggu, baru setelah itu bisa kita laksanakan di daerah," ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Ketua MUI bidang Fatwa, Prof Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, ada potensi besar pengelolaan zakat dari kalangan YouTuber di Tanah Air yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat.
"Ketika hasil usahanya (YouTube) diperoleh secara halal dan objek di media sosialnya tidak bertentangan secara syariat, dan pendapatan mencapai nisab, maka wajib zakat," kata dia.
Ia menegaskan zakat dari YouTuber tersebut wajib ditunaikan sepanjang seluruh rukun zakatnya telah terpenuhi. Sebab, meskipun pekerjaan ini sama sekali tidak ada pada zaman Nabi, Asrorun berpandangan ketika pekerjaan itu sudah menghasilkan dan memenuhi syarat, maka wajib menunaikan zakat.
Menurut dia, besarnya potensi zakat yang bisa dikelola dari platform YouTube tidak bisa digerakkan jika hanya mengandalkan fatwa yang dikeluarkan MUI saja. Namun, regulasi yang tegas dan jelas dari pemerintah diperlukan agar potensi itu terkelola dengan baik.
"Transaksi digital itu sekarang sangat besar dan para YouTuber ini juga potensial membayar zakat," katanya.
