Sumbar Perkuat Mitigasi Bencana: Masyarakat di Zona Merah Diminta Menghentikan Aktivitas

Potensi terjadinya banjir lahar dingin masih sangat tinggi mengingat erupsi Gunung Marapi yang berkelanjutan, yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda.

Bernadette Sariyem
Senin, 13 Mei 2024 | 20:57 WIB
Sumbar Perkuat Mitigasi Bencana: Masyarakat di Zona Merah Diminta Menghentikan Aktivitas
Gubernur Sumbar Mahyeldi saat meninjau lokasi bencana di jalan nasional Padang-Pekanbaru. [Dok.Adpim Pemprov Sumbar]

SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui instruksi Gubernur Mahyeldi Ansharullah, mendesak masyarakat yang beraktivitas di kawasan zona merah potensi bencana untuk segera menghentikan aktivitas mereka hingga waktu yang belum ditentukan.

Keputusan ini diambil setelah pertemuan penting dengan Kepala BMKG, Prof. Dwikorita Karnawati, yang menekankan tingginya risiko banjir lahar dingin dari Gunung Marapi dan potensi longsor di beberapa daerah.

Selama pertemuan di Istana Gubernur Sumbar pada Senin (13/5/2024), Gubernur Mahyeldi menyatakan, “Kami mendesak masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai dan di dekat tebing perbukitan, terutama di kawasan Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang, untuk tidak berada di zona merah hingga kami memberikan pemberitahuan lebih lanjut.”

Potensi terjadinya banjir lahar dingin masih sangat tinggi mengingat erupsi Gunung Marapi yang berkelanjutan, yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda.

“Kami terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca dan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memulihkan infrastruktur dan masyarakat yang terdampak bencana pekan lalu,” lanjut Gubernur Mahyeldi.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dwikorita Karnawati mengingatkan tentang keunikan geografis Sumbar yang membuat provinsi ini rawan terhadap bencana hidrometeorologi.

“Sumbar berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan terletak di belakang Bukit Barisan, menjadikan hujan terjadi hampir sepanjang tahun, yang meningkatkan risiko bencana alam,” jelas Dwikorita.

Kepala BMKG juga menekankan pentingnya penerapan program mitigasi yang efektif untuk mengurangi risiko dan dampak lebih lanjut.

“Kami akan terus memberikan informasi cuaca dan peringatan dini kepada pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua pihak siap menghadapi kondisi ekstrem yang mungkin terjadi,” tambahnya.

Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa keamanan warga adalah prioritas utama dan pihaknya bersama dengan BMKG serta BPBD akan terus bekerja untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi diimplementasikan dengan cepat dan efektif.

Kontributor : Rizky Islam

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak