- Klaim perintah Prabowo tidak ditemukan sumber resmi.
- Pengangkatan PPPK diatur lewat prosedur formal bertahap.
- Tidak ada bukti audit anggaran Rp 100 triliun.
SuaraSumbar.id - Kabar yang menarasikan Presiden Prabowo perintahkan Purbaya siapkan anggaran pengangkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu, ramai beredar di media sosial dan memicu perbincangan warganet.
Narasi tersebut diunggah akun Tiktok “Hikmaratmika” pada Kamis (22/1/2026) dan menyebut adanya perintah langsung dari Presiden untuk menyiapkan anggaran pengangkatan aparatur.
Dalam unggahan itu disebutkan bahwa Prabowo perintahkan Purbaya siapkan anggaran pengangkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu dan bahkan diklaim akan dilakukan audit anggaran hingga Rp100 triliun. Klaim tersebut dengan cepat menyebar dan menuai ribuan respons pengguna.
Narasi yang beredar berbunyi:
“Prabowo Perintahkan Purbaya, Siapkan "Anggaran" untuk Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi PNS. Siap Laksanakan!
Menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pembukaan jalan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PNS, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan perintah presiden tanpa penundaan.
la mengungkapkan rencana melakukan audit mendalam terhadap berbagai anomali anggaran di lingkungan direktoratnya, yang nilainya diperkirakan mencapai Rp100 triliun.
Langkah ini dipandang sejalan dengan semangat efisiensi dan reformasi tata kelola keuangan negara yang ditekankan Presiden”.
Lantas, benarkah informasi tersebut?
Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta TurnBackHoax, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi adanya perintah resmi dari Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan Purbaya.
Penelusuran lanjutan menggunakan kata kunci “pengangkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu” justru mengarah pada pemberitaan di JawaPos.com berjudul “Resmi! Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Dimulai pada 2026, Simak Tahapan Lengkapnya” yang tayang Sabtu (31/1/2026).
Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dilakukan melalui prosedur formal berdasarkan Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Tahapannya meliputi usulan instansi, penetapan rincian formasi, pengajuan ke BKN, pertimbangan teknis BKN, hingga penetapan akhir.
Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB memang merencanakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap.
Prosesnya disesuaikan dengan hasil seleksi serta kesiapan masing-masing instansi, bukan melalui perintah langsung pengangkatan menjadi PNS.
Sementara itu, laporan dari Lintasedukasi.com menyebutkan bahwa presiden tidak pernah menjanjikan pengangkatan langsung PPPK paruh waktu menjadi PNS. Tidak ada pula informasi resmi mengenai kunjungan presiden ke UGM sebagaimana dikaitkan dalam narasi yang beredar.
