SuaraSumbar.id - Usulan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI agar Presiden Jokowi menjadi ketua koalisi di atas semua partai politik pengusung dan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dinilai sulit terwujud.
Terutama, kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dedi Kurnia Syah, mengingat Jokowi tidak akan lagi menjabat sebagai presiden.
“Besar kemungkinan usulan ini tidak akan terealisasi,” tegas Dedi Kurnia Syah, dikutip hari Selasa (12/3/2024).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu, wacana tersebut hanya akan menjadi kenyataan jika Jokowi menggunakan strategi khusus untuk mempengaruhi ketua umum partai-partai koalisi.
Baca Juga:Soal Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Analis: Strategi PSI Agar Tetap Hidup
Dedi menambahkan bahwa usulan PSI tampaknya dilatarbelakangi oleh kebutuhan perlindungan politik dari Jokowi, mengingat partai tersebut sangat identik dengan dukungan terhadap presiden.
“Tanpa Jokowi, PSI berpotensi menghadapi kesulitan dalam pemilu 2024,” tambah Dedi.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, sebelumnya menyatakan bahwa Jokowi seharusnya berperan sebagai pemimpin di atas semua partai politik.
Ide tersebut direspons positif oleh Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovannie, yang mengusulkan Jokowi untuk memimpin koalisi partai politik dengan visi bersama menuju Indonesia emas.
"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," ungkap Grace.
Baca Juga:PSI Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Partai, Pengamat: Strategi Marketing
Namun, pandangan skeptis dari pengamat politik seperti Dedi Kurnia Syah menunjukkan bahwa usulan PSI ini menghadapi tantangan besar dalam realitas politik Indonesia, terutama dengan berakhirnya periode kepresidenan Jokowi.
Kontributor : Rizky Islam
