SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengusulkan perelokasian rumah warga yang terdampak bencana kepada Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Pasalnya, banyak rumah warga Sumbar yang hancur dihantam banjir dan tanah longsor pada Kamis, (7/3/2024) lalu.
"Ada warga kami yang kehilangan rumah akibat tanah longsor. Selain itu juga ada yang rusak akibat banjir, mereka harus mendapat perhatian dari kita semua," kata Gubernur Mahyeldi saat Rakor bersama Kepala BNPB di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (11/3/2024).
Mahyeldi mengatakan, rumah warga yang harus direlokasi itu berada di Kampung Langgai, Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlahnya kurang dari 100 unit.
Bencana banjir dan tanah lonsor telah mengakibatkan 30 nyawa warga Sumbar melayang. Sebanyak 27 orang di Pesisir Selatan dan 3 orang di Padang Pariaman, serta 2 orang korban luka-luka. Kemudian, juga terdata sebanyak 871 rumah rusak berat, 139 rumah rusak sedang dan 593 rusak ringan.
Dampak lainnya, sebanyak 51 rumah ibadah terdampak, 23 jembatan rusak, 2 unit irigasi rusak. Selanjutnya, ada 28 sekolah, 13 ruas jalan, dan 5.550 hektar lahan terdampak. Ditambah 7 unit fasilitas umum kantor, 1 unit sarana kesehatan dan 1.960 ekor hewan yang terdampak.
"Untuk fasilitas umum seperti ruas jalan dan saat ini sudah dapat digunakan kembali. Terutama akses jalan Padang-Bengkulu, sejak kemarin sudah bisa dilewati," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menegaskan pada kabupaten dan kota yang sudah menetapkan status tanggap darurat untuk segera melakukan penanggulangan dalam darurat.
Daerah yang sudah menetapkan tanggap darurat yakni, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat (Pasbar) dan Padang Pariaman.
Pihaknya mengatakan bahwa aggaran akan dibantu oleh BNPB, terutama warga yang kehilangan rumah.
"Kita harus cepat, jangan lama-lama. Biasanya untuk mencari lahan relokasi agak lama. Makanya sekarang kita minta pemerintah daerah carikan segera lahan relokasi, kami akan langsung bangun. Jangan seperti di Pasaman, diserahkan pada pihak ketiga hasilnya lama," ujarnya.
Menurutnya, tidak sulit membangun rumah relokasi sebanyak 100 unit. Sebab, BNPB sudah berpengalaman membangun rumah relokasi sebanyak 2.000 unit.
Sementara untuk korban jiwa, Suharyanto menyarankan pada Dinas Sosial masing-masing daerah untuk mengupayakan bantuan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena bantuan itu ada disediakan dan legal secara hukum.
"Memang santunan tidak akan menggantikan keluarga yang hilang. Tapi setidaknya itu dapat meringankan beban keluarga," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat segera mengusulkannya agar keluarga korban bisa menerima bantuan dengan besaran sesuai aturan yang ada.
Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB Suharyanto juga menyerahkan bantuan untuk lima kabupaten dan kota terdampak. Dengan besaran masing-masing, Rp 250 juta untuk Pemprov Sumbar, Rp 350 juta untuk Pessel, ditambah dengan dua unit mobil dapur umum dan bantuan logistik.
Kemudian sebanyak Rp 250 untuk Padang Pariaman, Rp 150 juta untuk Kota Padang, Rp150 juta untuk Pasaman Barat, Rp150 juta bagi untuk Kepulauan Mentawai.
Selain itu, BNPB juga memberikan bantuan untuk Korem 032 Wirabraja Rp 150 juta, Rp 100 untuk Polres Pessel, Rp 100 juta untuk Kodim 0311 Pessel.
