Bentuk dukungan lainnya, Gubernur Sumbar juga memberikan hadiah umrah gratis kepada nelayan pengumpul sampah terbanyak di 2023. Nelayan beruntung itu akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah di akhir tahun ini. Komitmen Gubernur Sumbar membangun semangat nelayan membersihkan sampah laut juga mendapat apresiasi langsung dari Menteri KKP RI Sakti Wahyu Trenggono pada puncak apresiasi gerakan nasional BCL di Surabaya pada November 2023.
"Harus serius untuk peduli menjaga kebersihan di laut, terutama dari sampah-sampah plastik yang bisa berakibat negatif pada potensi perikanan," katanya.
Program BCL KKP 2023 menggerakkkan sebanyak 1.350 nelayan Indonesia untuk terlibat dalam aksi bersih-bersih sampah laut. Gerakan BCL termasuk salah satu dari lima program Ekonomi Biru KKP dalam tata kelola kelautan hingga perikanan maju dan berkelanjutan. Sedikitnya, 820 ton sampah plastik terkumpul dari 18 kawasan pesisir laut di 18 provinsi pada gerakan BCL 2023.
Menteri KKP RI Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan persnya mengatakan, gerakan nasional BCL merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk memulihkan kesehatan laut dari dampak buruk sampah plastik. Menurutnya, masalah sampah di laut adalah persoalan serius. Apalagi, Indonesia pada 2020 berada di urutan ke-6 negara penghasil sampah terbanyak hingga distributor sampah plastik laut peringkat ke-5 di dunia.
Banyak faktor yang mempengaruhi banyaknya sampah di laut Indonesia. Salah satunya karena posisi geografis yang berada dekat Samudera Pasifik yang menjadi zona akumulasi sampah laut plastik terbesar. "Penanganan sampah laut melalui Gerakan BCL secara konsisten diharapkan terus meningkat," katanya.
KKP RI telah memproklamirkan lima kebijakan Ekonomi Biru mendukung Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Oktober 2023. Kebijakan itu adalah memperluas kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya perikanan, pengawasan pulau-pulau kecil dan pesisir hingga perbersihan sampah plastik di laut yang menjelma menjadi gerakan nasional BLC.
Dalam KTT AIS di Bali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan potensi Ekonomi Biru mesti dimanfaatkan secara berkelanjutan. Setiap kerjasama di sektor kelautan harus digerakkan berdasarkan prinsip laut adalah sumber kehidupan berkelanjutan dan berkeadilan.
