SuaraSumbar.id - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan setiap skandal yang terjadi di institusi kepolisian harus menjadi dorongan untuk mempercepat reformasi institusi Polri.
"Kita semua menyadari, setiap skandal yang timbul dari tubuh institusi kepolisian di negara mana pun, pasti akan memicu keresahan, protes, bahkan agitasi publik. Apalagi dengan kemunculan media sosial, penyelenggara negara semakin sulit untuk bersembunyi dari penilaian publik. Namun ini mestinya menjadi dorongan untuk mempercepat reformasi institusi, bukannya menjadikan Polri gentar," kata Ma'ruf melansir Antara Selasa (21/2/2023).
Ma'ruf menilai mata publik yang awas terhadap kinerja Polri menjadi penanda hubungan yang erat antara Polri dan masyarakat. Dirinya berharap Polri terus membangun interaksi positif dengan masyarakat.
Menurut Ma'ruf Amin, anggota Polri di seluruh pelosok tanah air telah mendermakan bakti dan dedikasinya demi negeri.
Baca Juga:Putra Siregar Unggah Momen Romantis Bareng Septi Siregar Usai Rujuk, Banjir Doa dari Netizen
"Berkat kerja keras personel Polri, kasus narkoba, mafia tanah, pinjaman daring ilegal, hingga aksi teror yang meresahkan masyarakat dan mengganggu pembangunan berhasil diungkap dan dihentikan. Polri juga memegang andil yang tidak kecil dalam upaya bersama menanggulangi COVID-19," ungkapnya.
Dirinya berpesan kepada Polri untuk menjaga dan memantapkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik.
"Kedepankan transparansi, objektivitas dan profesionalisme, atau saya singkat TOP. Jadi, Polri tidak hanya Presisi, tapi juga TOP," jelasnya.
Ma'ruf Amin juga menyampaikan empat hal untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik Polri.
Pertama, meminta Polri melanjutkan inovasi dan perbaikan kualitas semua unit layanan, sehingga Polri dapat menjadi institusi yang bersih, bebas dari korupsi, dan terpercaya.
Baca Juga:Thariq dan Fuji Putus, Ternyata Peramal Ini Sudah Prediksi Nasibnya! Begini Katanya
Kedua, meningkatkan kualitas SDM Polri dengan pengembangan kompetensi, baik manajerial, teknis, sosial dan spiritual sehingga berdampak pada kualitas tata kelola institusi Polri.
Ketiga, meningkatkan dedikasi, sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar masyarakat memperoleh jaminan pelayanan publik yang setara, aman, dan berkualitas.
Keempat, seluruh jajaran Polri dapat konsisten menjaga stabilitas kamtibmas serta netralitasnya menjelang pelaksanaan Pemilu.
