SuaraSumbar.id - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto buka suara soal rencana penambahan komando daerah militer (kodam). Prabowo mengaku hal itu sudah sesuai dengan sistem pertahanakan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).
"Itu rencana garis besar kita, karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta. Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, pemerintah sipil," kata Prabowo melansir Antara, Sabtu (11/2/2023).
Menurut Prabowo, hal serupa sudah dilakukan oleh Polri yang memiliki polda di tiap provinsi. Oleh karena itu, dirinya menginginkan langkah tersebut turut diberlakukan untuk kodam.
"Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi kodam. Sekarang sudah ada korem-korem (komando resimen militer, red.). Itu rencana kita," ujarnya.
Baca Juga:Meski Diserang, Anies Anggap Prabowo Adalah Patriot dan Sandiaga Uno Sebagai Sahabat Sejati
Saat ini terdapat 15 kodam di seluruh Indonesia. Dengan rencana terbaru, Prabowo menginginkan kodam berdiri di setiap provinsi, termasuk empat provinsi daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
Namun demikian, dirinya belum bisa memastikan kapan rencana restrukturisasi kodam tersebut dapat diimplementasikan.
"Kita godok terus. Insyaallah, kita mulai sedikit-sedikit," kata Prabowo.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengemukakan rencana pihaknya membentuk markas kodam di setiap provinsi di Indonesia, yang disebutnya telah sepersetujuan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Menhan Prabowo.
"Sesuai dengan perintah dari Menhan dan Panglima TNI sudah setuju nanti setiap provinsi akan ada kodam," kata Dudung usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar AD, Jakarta, Jumat (10/2).
Baca Juga:Tawari Lesti Kejora Beli Mobil Mewah, Rizky Billar Kembali Jadi Nyinyiran Publik
Setelah diusulkan kepada Panglima TNI, Dudung menyebut usulan kodam di setiap provinsi akan diteruskan kepada menteri terkait lainnya.
"Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan (Kementerian Pertahanan), Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan karena 'kan akan menyangkut masalah anggaran," tuturnya.
