SuaraSumbar.id - DPC PPP Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
Mereka meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mendengarkan aspirasi dari akar rumput tersebut.
"Ini bukan keinginan pengurus, tetapi aspirasi dari kader PPP di Kota Padang. Kami ingin partai mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden," kata Sekretaris DPC PPP Padang melansir Antara, Sabtu (29/10/2022).
Aspirasi itu disampaikan dalam Musyawarah Kerja Cabang (Mukercap) dan Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (Mukercap dan LKKD) DPC PPP Padang.
Baca Juga:Pengumuman Juara Kompetisi Inklusi Keuangan Koinku 2022
"Kami berharap majlis pakar dan Bundo Irene bisa menyampaikan aspirasi ini ke DPP PPP," ujarnya.
Firdaus juga menyinggung sikap DPW PPP Sumbar yang seakan belum mau menerima kepengurusan DPC PPP Padang.
Sikap itu tergambar dari tidak mengirimkan utusan dalam Mukercap yang digelar untuk menentukan arah PPP Padang ke depan.
"Kami kader di Kota Padang sudah satu suara. Kompak memenangkan partai pada 2024. Tapi itu tentu butuh pula dukungan dari DPW," katanya.
Dalam Pemilu Legislatif 2024, Firdaus optimistis DPC PPP Padang bisa meraup 8 kursi. Namun syaratnya partai mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Baca Juga:Gunakan Pistol Mainan, Kronologi Delapan Pegawai Hotel Keroyok 4 Remaja di NTB
Wakil Ketua Majlis Pakar DPP PPP, Anwar Sanusi mengatakan, Mukercap yang digelar merupakan amanat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Tujuannya adalah program kerja untuk pemenangan pada Pemilu 2024. Program kerja itu disesuaikan dengan kearifan lokal dan keinginan masyarakat Padang.
"Kalau masyarakat Padang memang lebih mendukung Anies Baswedan, maka wajar bisa DPC PPP Padang mengiringi keinginan itu dengan meminta DPP PPP mendukung calon tersebut," katanya.
Ia menyebut dalam Rakernas PPP, memang cukup banyak perwakilan daerah yang menyuarakan partai berlambang ka'bah itu mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Namun keputusan partai itu nantinya tentu akan diumumkan setelah melalui proses dan pertimbangan yang matang.
Khusus untuk DPW PPP Sumbar dan DPC PPP Padang yang masih belum sejalan, ia mengingatkan sebagai sebuah organisasi harus mengembalikan semua pada AD/ART bila terjadi perselisihan.
"Semua kader PPP harus memahami itu. Kalau ada perselisihan, kembali ke AD/ART, " katanya.
