Yang dijadikan pertimbangan dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo, membuktikan Keputusan Tata Usaha Negara in litis merupakan tindak lanjut. Oleh karena itu, dapat dipahami Keputusan yang dibuatnya hanya bersifat Pengesahan/Deklaratif.
PTUN Jakarta menilai gugatan Hendrajoni kabur dan tidak relevan lagi, karena Mahkama Agung telah memutus bebas Rusma Yul Anwar dan pelaksanaan Pilkada pun telah sesuai ketentuan.
Pengadilan menerima eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut dalam pokok perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Selain itu menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah 473.000.
"Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022," ungkap Hakim Ketua Sudarsono dalam amar putusannya.
Baca Juga:Menaker Tinjau Penyaluran BSU kepada Tenaga Kesehatan RS di Mojokerto
Putusan itu diucapkan dalam Persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan pada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung pada Rabu, 25 Mei 2022.
