Presiden Jokowi Undang Kepala Daerah ke Istana Negara, Bahas Apa?

Jika harga pangan naik akan berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan di daerah.

Suhardiman
Selasa, 13 September 2022 | 18:55 WIB
Presiden Jokowi Undang Kepala Daerah ke Istana Negara, Bahas Apa?
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. [Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden]

SuaraSumbar.id - Presiden Jokowi mengundang beberapa kepala daerah ke Istana Negara. Mereka diundang untuk membahas pengendalian inflasi di daerah dan pencegahan persoalan terkait kenaikan BBM.

Kepala daerah yang diundang adalah Gubernur Sumbar Mahyeldi, Gubernur Jambi, Gubernur Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat. Pertemuan yang dipimpin langsung Jokowi diikuti secara tatap maya oleh 28 kepala daerah dan 34 bupati dan wali kota se-Indonesia.

"Kepala daerah dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Kenaikan bahan pangan dapat ditekan dengan peran serta pemda dalam membantu biaya transportasi sehingga harga bahan pangan di petani tetap sama dengan harga di pasar," katanya melansir Covesia.com--jaringan Suara.com, Selasa (13/9/2022).

Jokowi mengingatkan kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi, terutama harga bahan pangan karena bahan pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Jika harga pangan naik akan berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan di daerah.

Baca Juga:4 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Berpotensi Jebol Gawang Timor Leste, Salah Satunya Marselino Ferdinan

"Meski kenaikan harga berkisar Rp 200 hingga Rp 500, maka inflasi tersebut harus segera diintervensi oleh pemerintah daerah," katanya.

"Pemerintah daerah jangan ragu dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM)," sambungnya.

Jokowi mengatakan, payung hukum sudah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar.

Untuk itu, pemda agar menggunakan dua persen dari komponen anggaran dalam APBD yaitu dana transfer umum yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk menyelesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM.

"Dana tersebut dapat digunakan pemda untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat penyesuaian BBM, seperti nelayan, tukang ojek, hingga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga:Nota Keberatan yang Diajukan Lima Terdakwa Korupsi Ekspor Minyak Goreng Ditolak

Berita Terkait

Mahfud meminta koalisi pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan agar tetap kompak sehingga bisa mendapatkan tiket capres.

selebtek | 22:04 WIB

Setiap tahun selalu ada kejahatan di Indonesia. Apalagi di Jawa Tengah. Sejumlah kota dan kabupaten memiliki kerawanan masing-masing.

denpasar | 17:43 WIB

Hal ini terlihat melalui Instagram Story milik Erina Gudono. Mereka datang ke Bakmi Jawa Pak Pele yang dikenal legendaris dan selalu ramai pelanggan.

lifestyle | 14:32 WIB

PT Pertamina (Persero) berbalik menurunkan harga BBM non subsidi per 1 Juni kemarin.

bisnis | 09:57 WIB

PT Pertamina (Persero) umumkan penurunan harga BBM nonsubsidi per 1 Juni 2023.

garut | 07:10 WIB

News

Terkini

Seorang pria berinsial RA (30) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) tega mencabuli anak tirinya yang masih berumur 20 bulan atau satu tahun delapan bulan.

News | 15:53 WIB

Upaya penyelundupan hampir 2 kilogram narkotika jenis sabu dan 6.000 butir pil ekstasi digagalkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumbar).

News | 19:19 WIB

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar) Audy Joinaldy mendorong pemerintah kabupaten dan kota di provinsi yang dipimpinnya.

News | 19:07 WIB

Polisi memastikan hasil rekaman pelecehan seksual terhadap 12 korban yang dilakukan oleh sejoli mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) tidak tersebar.

News | 13:47 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa tidak semua kebutuhan pangan harus berasal dari luar negeri, salah satunya seperti beras.

News | 16:08 WIB

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) menangguhkan penahanan sejoli mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand).

News | 10:45 WIB

Izin operasional dua perguruan tinggi di Sumatera Barat (Sumbar) resmi dicabut tahun 2022 lalu. Perguruan tinggi itu yakni STIH Padang sama STISIP Padang.

News | 10:05 WIB

Kegiatan ini diyakini dapat memberi kesempatan bagi para pegolf junior untuk bersinar.

News | 20:00 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan dunia internasional tak boleh campur tangan dalam upaya membebaskan pilot tersebut.

News | 15:51 WIB

Dalam pengungkapan itu, satu orang diduga pelaku berinisial A (46) ditangkap.

News | 15:36 WIB

Penguatan UMKM lokal juga menjadi bagian dalam pengembangan jalan tol di mana di setiap rest area tidak hanya diisi oleh merek besar tetapi juga produk-produk UMKM lokal.

News | 15:09 WIB

Seorang pria di Kota Padang diduga menggelapkan mobil dengan cara membawa kabur mobil temannya sendiri. Modus awalnya ingin mengajak anaknya pergi jalan-jalan.

News | 22:21 WIB

Korban kebakaran di Nagari Cupak dan Kinari di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), mendapatkan bantuan sosial Rumah Sejahtera Terpadu (RST).

News | 21:04 WIB

Kemudian pihaknya juga mengukur mengukur jarak sirene berbunyi dalam radius 0-200 meter.

News | 15:57 WIB

Apalagi, warungnya berada di jalur strategis jalan utama dari Solo hingga Banyuwangi.

News | 15:16 WIB
Tampilkan lebih banyak