facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Buntut Guru SMPN 1 Padang Dongkrak Nilai Siswa, Puluhan Wali Murid Mengadu ke DPRD Sumbar

Riki Chandra Rabu, 29 Juni 2022 | 12:49 WIB

Buntut Guru SMPN 1 Padang Dongkrak Nilai Siswa, Puluhan Wali Murid Mengadu ke DPRD Sumbar
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Padang. [Suara.com/Istimewa]

Puluhan wali murid Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kota Padang mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) pada Selasa (28/6/2022).

SuaraSumbar.id - Puluhan wali murid Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kota Padang mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) pada Selasa (28/6/2022). Mereka mengadukan masalah guru yang mendongkrak nilai sejumlah siswa agar bisa diterima di SMA dan SMK.

Para wali murid datang ke DPRD itu untuk memperjuangkan nasib anak mereka yang tercoret pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA/SMK Sumbar 2022 jalur prestasi.

Salah seorang wali murid, Ibas mengaku tidak mengetahui bahwa pihak sekolah menaikkan nilai anaknya. Atas kejadian itu, nama anaknya tercoret pada sistem PPDB khususnya jalur presetasi.

"Saya pribadi tidak mengetahui itu. Anak kami harus ikut jalur zonasi. Otomatis anak kami tidak akan masuk di SMA negeri," katanya.

Baca Juga: 3 Tersangka Pembobol Rumah Warga di Padang Ditembak Polisi

"Meski Kepala sekolah telah mengeluarkan surat terkait persoalan ini, namun surat tersebut terkesan memberatkan siswa yang tidak mengetahui adanya markup nilai," katanya lagi.

Menanggapi pengaduan wali murid, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, akan mengkoordinasikan hal ini kepada pihak terkait untuk segera di evaluasi.

"Kejadian ini merupakan bahan evaluasi Dinas Pendidikan Sumbar. Aspirasi akan ditampung dan akan menjadi catatan DPRD secara kelembagaan," katanya.

Sedangkan Ketua PPDB tingkat SMA/SMK Sumbar, Suryanto menegaskan bahwa praktek mark up nilai rapor siswa ini salah satu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah pendidikan.

"Ini tercantum dalam pasal 28 PPDB. Kalau tidak mengunakan dokumen yang sah atau tidak menggunakan dokumen semestinya sesuai undang-undang, ini bisa dibatalkan,” tuturnya.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Melandai, BIN Sumbar Tetap Gencarkan Vaksinasi di Pusat Perbelanjaan di Kota Padang

Disisi lain, Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Sadrianto mengatakan, meski ada dalil bahwa yang melakukan markup nilai adalah pihak sekolah, itu tidak ada hubungannya dengan dinas, melainkan pada sekolah bersangkutan.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait