Karenanya, kerja sama koalisi dibentuk dengan mengingat mandat rakyat begitu besar kepada pemerintahan Jokowi.
Hasto menyebut PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk terus membangun kohesivitas dari kerja sama partai politik sesuai harapan rakyat.
"Agar apa yang jadi harapan rakyat untuk dijawab oleh bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan. Terlebih masalah pandemi, dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini ada persoalan global terkait invasi Rusia-Ukraina," papar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan pertemuan antara ketua umum partai seperti pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra merupakan pertemuan silaturahim, bukanlah koalisi.
Baca Juga:Singgung Ridwan Kamil Soal Pilpres 2024, Politisi PDI P: Gubernur Fokus Dulu Urus Jabar
"Kalau pertemuan antara ketua parpol itu pertemuan silaturahim, itu belum koalisi," ujarnya lagi.
Menurut Hasto, koalisi dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerjasama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan.
Bahkan program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara serta keterpaduan untuk menyatukan semua elemen kekuatan partai politik dalam menghadapi pemilu khususnya pilpres.
Hasto menyebut pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP bagian dari tradisi demokrasi.
"Sehingga pertemuan-pertemuan antara ketua partai politik seperti yang dilakukan pak Airlangga, pak Zulkifli Hasan, Pak Suharso Monoarfa itu bagian dari tradisi demokrasi kita," katanya.
Baca Juga:Terpopuler di Bekaci: Anies Baswedan Bisa Menang Pilpres 2024, Miyabi Gelar Acara di Tempat Privat
