SuaraSumbar.id - Sebanyak 12 rancangan qanun (peraturan daerah) Aceh yang masuk dalam program legislasi daerah prioritas 2022 bisa disahkan hingga akhir tahun ini.
Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh Bardan Sahidi, melansir Antara, Minggu (15/5/2022).
"Kita targetkan 12 rancangan qanun Aceh prioritas bisa ketok palu sampai akhir tahun, paling cepat Oktober 2022," katanya.
Ia meyakini semua rancangan qanun prioritas bisa selesai tahun ini. Pasalnya, sudah ada beberapa diantaranya hampir rampung, kemudian waktu yang dimiliki juga masih cukup banyak.
Baca Juga:Aroma Tak Sedap Tercium, Petani di Amuntai Utara Ditemukan Tak Bernyawa di Kebun
"Kita pastikan siap semua, masih ada waktu, dan juga kita tidak akan kejar tayang," katanya.
Perkembangan pembahasan sejumlah qanun tersebut sejauh ini berbeda-beda, ada yang sudah 50 persen hingga konsultasi ke Mahkamah Agung untuk penjadwalan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Adapun perkembangannya, kata Bardan, untuk rancangan qanun Aceh tentang Majelis Pendidikan Aceh sudah 50 persen dan ditargetkan selesai dibahas pada Juli 2022.
Kemudian, rancangan qanun Aceh tentang Perubahan atas qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sedang konsultasi ke Mahkamah Agung. Rancangan qanun tentang Penyelenggaraan Perpustakaan 80 persen (finalisasi RDPU).
Rancangan qanun Aceh tentang Cadangan Pangan menunggu perubahan alat kelengkapan dewan. Rancangan qanun Aceh tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah 50 persen.
Baca Juga:Wanita dengan Alis Terbesar di Inggris Ungkap Penampilan Sang Pacar, Sama-Sama Punya Alis Raksasa
Rancangan qanun Aceh tentang Perubahan ketiga atas qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe belum dibahas, rancangan qanun Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh segera masuk konsultasi kementerian.
Lalu, rancangan qanun Aceh tentang Perubahan atas qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang kesehatan hanya tersisa 15 pasal lagi. Rancangan qanun Aceh tentang Bahasa Aceh sudah 80 persen. Rancangan qanun Aceh tentang Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh segera dilakukan fasilitasi Kemendagri.
Sisanya untuk rancangan qanun Aceh tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Alam Rakyat Aceh sudah 70 persen, dan terakhir rancangan qanun Aceh tentang Pertanahan sudah difasilitasi Kementerian ATR/BPN.
"Jika dilihat dari perkembangan pembahasannya, maka kita yakin semua rancangan qanun prioritas ini dapat kita selesaikan tepat waktu," tukasnya.
