SuaraSumbar.id - Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengaku kerap dihujat gegara sering mengkritik kebijakan pemerintah dan jajarannya.
Refly mengaku kerap disebut sakit hati karena dipecat dari jabatannya sebagai Komisaris Pelindo. Bahkan, dia dihujani kata-kata kasar di media sosial.
“Saya bermain di media sosial, saya dibilang monyet, dibilang anj*ng, dibilang orang pecatan, sakit hati, goblok, dan tolol,” kata Refly, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, dikutip dari Hops.id - jaringan Suara.com, Rabu (11/5/2022).
Namun, Refly menanggapi santai komentar pedas tersebut. Menurutnya, saat memutuskan terjun ke media sosial, maka harus siap dikritik.
Baca Juga:HRS Tolak Kunjungan Politikus Jelang Pilpres, Refly Harun: Ada Kekecewaan
“Saya beranggapan bahwa kalau orang mau berani di media sosial ya harus berani terima kritik, yang saya keberatan adalah kalau ada kelompok masyarakat yang kerjanya ngadu ke polisi,” ujar Refly.
“Kita beragumentasi lalu dia cari celahnya, dianggap kita menyebarkan berita bohong, dianggap menyebarkan kebencian,” sambungnya.
Lebih lanjut, Refly Harun menyatakan bahwa paradigma pemerintahan membela rakyat dengan membela penguasa tidaklah seimbang.
Refly Harun juga menyoroti adanya ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat yang patut disayangkan.
“Ini kalau kita memaki presiden, memaki katakanlah TNI ya kan, jenderalnya gitu, langsung orang bilang tangkap!” pungkas Refly.
Baca Juga:Duh! Inggris Deteksi Kasus Cacar Monyet Langka, Apa Saja Gejalanya
“Tapi memaki gubernur DKI tetap aman-aman aja, memaki katakanlah Habib Rizieq aman-aman aja, orang menganggap ini kok nggak balance,” imbuhnya.
Refly Harun menilai pemerintah di negeri ini justru terkesan melindungi kepentingan penguasa namun tak pernah berpihak pada rakyat.
“Kalau saya pakai paradigmanya begini, yang harus dilindungi pertama adalah bukan penguasa, tapi rakyat, karena mandat konsistusinya adalah melindungi segenap rakyat, bukan melindungi segenap penguasa,” kata Refly.
“Tapi paradigma penguasa kita nggak begitu, yang dilindungi penguasa, rakyat nggak dilindungi,” tambahnya.
