SuaraSumbar.id - Pelantikan Jenderal Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), menuai beragam komentar. Salah satunya datang dari Wasekjen Persaudaraan Alumni atau PA 212, Novel Bamukmin.
Menurut Novel, rezim pemerintahan Joko Widodo selalu menempatkan orang yang mempunyai rekam jejak kurang baik.
"Saya melihat rezim ini menempatkan para pejabatnya baik sipil dan militer kepada orang orang yang track recordnya mendukung penista agama dan kriminalisasi ulama," kata Novel, dikutip dari Suara.com, Kamis (18/11/2021).
Dengan begitu, kata Novel, negara justru akan menjadi gaduh. "Begitu ormas Islam yg terdepan dalam aksi kemanusiaan penanganan bencana selama ini malah dibubarkan, serta enam laskarnya dibantai," tuturnya.
Baca Juga:Cibiran Menohok Novel Bamukmin Usai Dudung Jabat KSAD: Rezim Ini Sudah Sangat Zalim
"Rezim ini sudah sangat zalim disusul penangkapan para ulama di tengah keterpurukan ekonomi dan krisis multi dimensi di segala bidang," sambungnya.
Dudung dianggap pernah berbuat zalim kala mengerahkan pasukan untuk mencopot baliho-baliho bergambar Habib Rizieq Shihab di pinggir jalan. Menurutnya, hal itu menunjukkan Dudung anti ulama.
"Justru semakin IB Habib Rizieq Shihab terzalimi, maka makin jelas antinya terhadap ulama yang lurus dan rakyat pastinya sudah mempersiapkan sikap termulianya," tandasnya.
Sebelumnya, Jenderal TNI Dudung Abdurachman kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Ia mengaku program kerja yang bakal dilakukan dalam waktu dekat ialah terkait prajurit dan daerah operasi khusus di wilayah konflik.
Dudung mengatakan bahwa peningkatan profesionalisme prajurit menjadi program kerja yang akan dilakukannya setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (17/11/2021).
Baca Juga:Karier KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Terkenal Perintah Turunkan Baliho HRS
"Program yang terdekat saya akan melihat bagaimana peningkatan profesionalisme prajurit," kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kemudian program selanjutnya ia juga akan memperhatikan perihal daerah operasi prajurit. Daerah yang menjadi fokus khususnya yakni Papua dan Poso.
Ia tidak mau kalau nantinya para prajurit di sana malah bertugas tanpa menaati peraturan yang berlaku.
"Saya akan lihat sejauh mana profesionalismenya, karena di Papua adalah saudara-saudara kita. Semua agar diperhatikan karena jangan sampai ada pelanggaran atau menyakiti masyarakat," ujarnya.
