SuaraSumbar.id - Pemerintah bakal menggelar rapat internal untuk membahas waktu pemungutan suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Rapat internal antarlembaga dan kementerian itu akan dipimpin langsung Menko Polhukam Mahfud MD pada Jumat (17/9/2021) hari ini.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR terkait pembahasan persapan Pemilu 2024.
"Kami mohon kiranya masih diberikan waktu dulu untuk dilakukan exercise di tingkat kementerian/lembaga secara lebih detail lagi. Karena ini melibatkan keuangan, melibatkan masalah hukum, LKPP dan lain-lain yang rencana bapak Menko Polhukam akan melaksanakan rapat besok di Polhukam, besok siang," kata Tito, dikutip dari Suara.com, Kamis (16/9/2021).
Setelah rapat internal pemerintah dilakukan, Tito mengatakan, kelanjutannya merupakan konsinyering antara Komisi II dengan penyelenggara Pemilu dan DKPP.
Baca Juga:Besok Jumat, Menkopolhukam Mahfud MD Pimpin Rapat Internal Bahas Jadwal Pemilu 2024
"Dan setelah itu jika sudah ada kesepakatan, exercise detail betul termasuk masalah kalau mungkin penganggaran yang bisa dijelaskan secara rasional," ujar Tito.
"Karena menjadi pertanyaan memang melompat ke 86 (Rp 86 Triliun) itu di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah ini sehingga pada rapat kerja berikutnya kita sudah bisa memutuskan," sambungnya.
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya mengkritisi bengkaknya anggaran tahapan Pemilu untuk 2024 senilai Rp 86 triliun. Lantaran itu, dia meminta agar anggaran bisa dikecilkan mengingat situasi pandemi yang belum juga usai.
Apalagi menurut Tito, anggaran untuk tahapan Pemilu 2024 meningkat sangat jauh dibanding anggaran pada dua kali proses penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya.
Sebagai catatan, Tito merinci besaran anggaran pemilu sebelumnya, yakni Pemilu 2014 anggarannya senilai Rp 16 triliun dan Pemilu 2019 dengan anggaran Rp 27 triliun.
Baca Juga:Anggaran Pemilu 2024 Bengkak Hingga Rp86 Triliun, Mendagri Kritik KPU
"Kami belum mendapat data resmi berapa anggaran Pemilu yang diajukan, ini baru baik dari KPU, Bawaslu, DKPP tapi kemarin membaca pengajuan Rp 86 triliun. Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu anggaran tersebut," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR membahas persiapan Pemilu 2024, Kamis (16/9/2021).
"Karena ini lompatannya terlalu tinggi dari Rp 16 triliun ke Rp 27 triliun ke Rp 86 triliun di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," sambungnya.
Kritik anggaran Pemilu 2024 yang membengkak juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang. Dia mengungkapkan perasaan heran, lantaran besarnya anggaran itu justru diperuntukan untuk para penyelenggara bukan pembiayaan tahapan Pemilu.
"Kalau sekarang kan untuk 2024 itu mereka membutuhkan Rp 86 T, yang mestinya cukup sampai Rp 20 T, kita tanya kenapa bengkak? Untuk KPPS. Jadi anggaran ini bisa meningkat jauh hanya untuk pembiayaan para penyelenggara, bukan pembiayaan tahapan," kata Junimart.
Karena itu, Junimart meminta KPU agar mempertimbangkan kembali besaran anggaran untuk Pemilu 2024 dalam rangka pemilihan ekonomi nasional di masa pandemi.
"Tolong diperhatikan. Jadi buatlah tahapan yang baik dan jangan sekali-sekali bicara irisan, irisan itu kan kita yang buat, kalau kita mau bertengkar ya bertengkar saja kita, jadi irisan itu ada kalau kita buat irisan," kata Junimart.
