Polemik Sumbangan Gubernur Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Hak Angket

Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar setuju adanya hak angket terhadap persoalan sumbangan Gubernur Sumbar Mahyeldi

Wakos Reza Gautama
Sabtu, 04 September 2021 | 14:49 WIB
Polemik Sumbangan Gubernur Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Hak Angket
Ilustrasi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Fraksi Gerindra setuju hak angket digulirkan dalam persoalan sumbangan Gubernur Sumbar Mahyeldi. [ANTARA]

Hidayat mengultimatum Gubernur Mahyeldi agar segera memberikan penjelasan dan keterangan resmi kepada masyarakat. Hal itu terkait dua surat yang diteken Gubernur Mahyeldi yang meminta sumbangan kepada pihak ketiga.

“Kedua surat ini diduga telah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan material. Awalnya, Fraksi Gerindra menganggap surat pertama dari Bappeda tersebut sebagai keteledoran yang tidak disengaja dilakukan Saudara Gubernur,” ungkap Ketua Fraksi Gerindra Sumbar, Hidayat, Sabtu (4/9/2021).

Namun, akhirnya terungkap lagi surat dari Dinas PMPTSP dengan modus lebih kurang sama, “Jangan jangan masih ada Dinas lain yang sudah menerbitkan surat serupa.

”Proses penerbitan surat dari Dinas PMPTSP ini terindikasi adanya intervensi dan tekanan dari pihak di luar kepemerintahan. Ini sudah gawat,” tambahnya.

Baca Juga:Ajudan Gubernur Sumbar Halangi Kerja Jurnalistik, LBH Pers: Gubernur Harus Minta Maaf

Dijelaskan Hidayat, “Baru kali ini saya mendengar pengakuan adanya unsur paksaan dan intervensi dari pihak di luar pemerintahan daerah kepada pejabat Pemrov sehingga lahirlah surat yang langsung ditandatangani Saudara Gubernur.

Menurutnya hal ini benar-benar benar tidak masuk akal dan tidak bisa dibiarkan karena telah mencederai semangat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bebas KKN sesuai peraturan perundang undangan.

“Fraksi Gerindra meminta dengan sangat dalam waktu sesingkat singkatnya agar Gubernur memberikan penjelasan dan keterangan resmi kepada masyarakat duduk perrkara sesungguhnya.

Guna agar publik tidak berasumsi dan memiliki penilaian yang berpotensi meruntuhkan wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemrov Sumbar.

“Kita meminta Saudara Gubernur benar benar memberikan contoh menerapkan nilai nilai kejujuran dan kebenaran serta tanggungjawab dengan melakukan penjelasan dan klarifikasi secara resmi,” pintanya.

Baca Juga:Hari Ini, Polisi Gelar Perkara Kasus Sumbangan Bertanda Tangan Gubernur Sumbar

Sebelumnya, surat pertama dari Bappeda tertanggal 12 Mei 2021 bernomor 005/3800/V/Bappeda-2021 perihal Penerbitan Profil dan Potensi Provinsi Sumatera Barat dengan dugaan permintaan partisipasi dan kontribusi penerbitan buku profil “Sumatera Barat “Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan” berlogo resmi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini