SuaraSumbar.id - Kericuhan yang terjadi di gedung DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) disebut sebagai perilaku memalukan yang dipertontonkan wakil rakyat. Apalagi, video ricuh sidang paripurna tersebut telah viral di media sosial.
Hal itu dinyatakan pengamat politik yang juga akademisi Universitas Andalas (Unand), Najmudin Rasul. Menurutnya, sebagai wakil rakyat yang dipilih secara demokrasi, anggota DPRD Kabupaten Solok dinilai gagal menjalankan hak dan fungsinya sebagai polisineker (pembuat kebijakan).
"Berkaitan dengan apa yang terjadi hari ini, mereka tidak paham fungsi dari parlemen dan telah memalukan dirinya sendiri sebagai anggota DPRD," katanya kepada SuaraSumbar.id, Selasa (18/8/2021).
"Kalau hal yang bersifat perbedaan pendapat dalam politik, bisa diselesaikan dengan komukasi politik antar anggota parlemen, antar fraksi dan pimpinan partai. Bukan dengan adu jotos," katanya lagi.
Baca Juga:Ketua DPRD Sebut Ricuh Sidang Paripurna Dipicu Lahirnya Peraturan Bupati Solok
Najmudin menilai, sikap politisi di DPRD tidak mencerminkan sebagai 'pemain politik' yang baik. Apalagi, aksi tersebut diketahui masyarakat banyak.
"Politik itu seni permainan. Siapa yang mampu memainkan seni politik, berarti mereka adalah aktor politik. Tetapi kalau main hantam meja, lempar asbak rokok dan lain sebagainya, berarti mereka tidak paham fungsinya," katanya.
Najdmudin menduga, rentetan kericuhan politik yang terjadi di Kabupaten Solok lahir dari ketidakharmonisannya hubungan Bupati Solok dengan Ketua DPRD.
"Konflik bupati dengan Ketua DPRD bermuara kepada komukasi pemerintah dengan DPRD Solok. Tidak bisa dihindari itu," tuturnya.
Seperti diketahui, aksi tak pantas yang dipertonton wakil rakyat itu terjadi pada Rabu (18/8/2021). Video kericuhan sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok pun telah viral di media sosial.
Baca Juga:Ricuh Paripurna Berakhir Buntu, Ketua DPRD Kabupaten Solok Tinggalkan Ruang Sidang
Dari video yang beredar, agenda sidang paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra yang duduk bersebelahan dengan Bupati Solok Epyardi Asda.
Hujan interupsi tak henti-hentinya mewarnai jalannya persidangan. Salah seorang anggota dewan meminta agar rapat paripurna tidak dipimpin oleh Dodi Hendra. Lantas, karena situasi memanas, pimpinan pun mengskors sidang selama 30 menit.
Saat sidang kembali dibuka, salah seorang anggota DPRD dari Fraksi PKS, Nazar Bakri melakukan interupsi. Disusul Hafni Hafis, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra.
Aksi interupsi para wakil rakyat ini menyoal soal pimpinan sidang. Situasi pun kembali memanas hingga terjadinya aksi saling dorong. Kondisi semakin tak terkendali saat seorang anggota dewan melempar asbak rokok.
Ruang sidang DPRD pun mendadak buncah. Sejumlah anggota dewan itu juga terlibat membalikkan meja hingga saling mengejar layaknya perkelahian. Bahkan, ada di antaranya mereka yang menaiki meja untuk mendinginkan suasana.
Pimpinan sidang berupaya menenangkan. Namun, situasi semakin tidak terkendali. Alhasil, sidang pun diskors kembali untuk melakukan rapat internal dewan.
Kontributor : B Rahmat
