SuaraSumbar.id - Tiga kepala sekolah di Bukittinggi, Sumatera Utara, diberi sanksi pernyataan tertulis. Mereka disanksi karena melanggar atuan PPKM.
"Kita berikan sanksi peringatan tertulis dan menandatangani pernyataan karena terbukti melakukan proses belajar tatap muka yang dinyatakan sebagai konsultasi siswa di masing-masing sekolah," kata Kasat Pol PP Bukittinggi, Aldiasnur, melansir Antara, Senin (16/8/2021).
Dirinya mengaku, akan tetap akan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi untuk lebih mempertegas penerapan aturan PPKM dalam PBM di satuan pendidikan.
"Tetap akan ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan selanjutnya apakah akan ada sanksi tambahan atau tidak," katanya.
Baca Juga:Lebih Rendah, Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi 5,5 Persen
Ketiga kepala sekolah swasta di Bukittinggi itu sudah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
"Mereka melanggar Instruksi Mendagri Nomor 29 dan Edaran Wali Kota Bukittinggi terkait sekolah tatap muka yang hanya diperbolehkan secara Daring," kata dia.
Salah seorang kepala sekolah yang dinyatakan bersalah melanggar aturan PPKM, Fitri Hamida mengatakan mendukung penerapan aturan PPKM selanjutnya di Bukittinggi.
"Kita telah menandatangani surat pernyataan dan perjanjian serta selanjutnya akan mematuhi setiap detail aturan PBM dalam PPKM di Kota Bukittinggi," kata dia.
Sebelumnya, kasus pelanggaran PPKM dalam penerapan PBM menjadi topik pembicaraan masyarakat karena beberapa Sekolah Swasta yang dilaporkan melakukan pelanggaran karena belajar secara tatap muka.
Baca Juga:Ditolak Firli Cs, Ombudsman Mau Laporkan Temuan Maladministrasi TWK KPK ke Jokowi dan DPR
Kepolisian Polsek Bukittinggi kemudian melimpahkan perkara tersebut ke PPNS Satpol-PP Kota Bukittinggi dan akhirnya memberikan peringatan tertulis serta penandatanganan surat perjanjian.
