SuaraSumbar.id - Kinerja 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat masih belum maksimal. Masih ada catatan yang tidak sesuai dari target Gubernur dan Wakil Gubernur dalam triwulan pertama. Seperti minusnya percepatan ekonomi Sumbar sebesar 1,6 persen dan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Sumbar dari fraksi Gerindra, Hidayat. Menurutnya, secara konstitusi, memang tidak ada kewajiban bagi Gubernur dan Wakil Gubernur mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dalam 100 hari kerja pertama.
"Namun, karena beliau (Gubernur dan Wakil Gubernur-red) terlanjur merilis hasil kerja mereka selama 100 hari pada Minggu (6/6/2021) malam, mungkin ada masukan dari kami (DPRD-red) sedikit. Di antaranya minusnya percepatan ekonomi Sumbar 1,6 persen di triwulan pertama dan penanganan Covid-19 belum maksimal,” kata Hidayat kepada Covesia.com - jaringan Suara.com, Senin (7/6/2021).
Minusnya percepatan ekonomi Sumbar ini, kata Hidayat, terlihat dari masih banyaknya tingkat pengangguran, hasil panen petani menurun, serapan anggaran belum maksimal dan banyak keterlambatan pelelangan.
Baca Juga:Begal Motor di Padang Ditembak Polisi, Ada Celurit Sepanjang 30 Sentimeter
Faktor-faktor ini dirasa melesukan laju ekonomi dan putaran uang di Sumbar. Perlu sikap dan ketegasan dari Mahyeldi-Audy dalam mengambil sikap agar ekonomi Sumbar tidak merosot seperti hari ini.
“Dari awal tahun hingga sekarang, banyak program dari dinas-dinas yang terlambat. Walaupun masih baru menjabat, Gubernur dan Wakil Gubernur sudah bisa melakukan gebrakan dan perubahan. Tinggal kemauan dan kepekaan kepala daerah untuk melaju kencang atau lambat,” katanya.
Selain itu, Hidayat juga melihat belum terciptanya capaian yang maksimal dari penanganan Covid-19. Hal ini terlihat dari jumlah kasus Covid-19 yang masih tinggi. Termasuk tidak sebandingnya petugas dan fasilitas dengan jumlah pasien Covid-19.
“Sampai sekarang Road Map (Peta Jalan-red) penanggulangan Covid-19 belum ada oleh Satgas. Jadi tidak heran rasanya terjadi lonjakan kasus. Satgas jangan terpaku oleh standard an scenario dari pusat saja. Ini bisa membuat kaku. Perlu inovasi dan improvisasi sesuai keadaan sosial, budaya dan hal-hal lain di tengah masyarakat,” katanya.
Kemudian, Hidayat menyinggung adanya aktivitas politik kabut yang dilakukan oleh Gubernur-Wakil Gubernur. Ini terlihat dalam peluncuran buku 100 hari kerja yang ada satu poin standar keberhasilan terlihat dari banyaknya menteri yang datang ke Sumbar dibawah kepemimpinan Mahyeldi-Audy.
Baca Juga:Kasus Covid-19 Meningkat, Ferdinand ke Gubernur di Pulau Jawa: Jangan Fokus Coras Capres!
“Lucu rasanya jika standar keberhasilan itu dilihat dari jumlah menteri yang datang ke Sumbar. Apakah seluruh menteri itu datang atas undangan Gubernur saja?. Padahal beberapa menteri datang ada peran dari tokoh masyarakat dan anggota legislative di pusat maupun di daerah. Tapi malah diklaim sepihak atas kinerja gubernur dan wakil gubernur. Ini namanya politik kabut, yaitu mengklaim usaha orang lain untuk meningkatkan pencitraan,” katanya.
Hidayat juga meminta agar praktek politik kabut ini segera dihentikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur agar tercipta kondisi yang kondusif antara pemerintah dengan tokoh masyarakat maupun anggota legislatif.
