SuaraSumbar.id - Kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 Sumbar terus bergulir. Polda Sumbar mengaku masih menunggu saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu mengatakan, kendala yang dihadapi penyidik hanya tinggal soal saksi ahli dari BPK.
"Kami sudah menyurati mereka meminta saksi ahli untuk melengkapi pemeriksaan terhadap kasus ini, namun belum ada balasan," katanya, Rabu (5/5/2021).
Sejauh ini, pihaknya telah memeriksa sebanyak 14 orang saksi terkait dugaan kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 untuk pembelian handsanitizer itu.
Baca Juga:Polda Sumbar Desak Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Diubah, Ini Alasannya
Mereka yang diperiksa mulai dari Kepala dan Bendahara serta staf BPBD Sumbar, anggota DPRD Sumbar, perusahaan pengadaan handsanutizer dan lainnya.
"Setelah semua lengkap maka kita akan gelar perkara dan menentukan apakah memenuhi unsur pidana serta menetapkan tersangka," katanya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar menemukan transaksi yang dilakukan secara tunai pada belanja barang dan jasa senilai Rp 49 miliar dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pada BPBD Sumbar.
"Sesuai instruksi Gubernur Sumbar no2/INST-2018 dinyatakan Kepala Satuan Perangkat Kerja harus melakukan pembayaran melalui mekanisme nontunai tanpa ada batasan nominal rupiah tertentu," kata Kepala BPK perwakilan Sumbar, Yusnadewi.
Kendati tidak bisa serta merta dinyatakan ada kerugian negara, namun yang perlu disorot adalah cara pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan secara tunai sehingga berindikasi pada adanya penyalahgunaan kewenangan.
Baca Juga:1.300 Personil Polda Sumbar Kawal Operasi Ketupat Mulai 6 Mei 2021
"Dari Rp 49 miliar itu yang ditemukan indikasi penggelembungan hand sanitizer sebesar Rp 4,9 miliar yang wajib dikembalikan kepada kas daerah," ujarnya.
- 1
- 2
