facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Resmi! Kapolri Cabut Larangan Pers Liput Kekerasan Polisi

Riki Chandra Selasa, 06 April 2021 | 17:15 WIB

Resmi! Kapolri Cabut Larangan Pers Liput Kekerasan Polisi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berada di Loji Gandrung, Kamis (25/3/2021). [Suara.com/Budi Kusumo]

Pencabutan telegram itu juga merujuk pada Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Pelaku Penyiaran.

SuaraSumbar.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mencabut telegram ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 yang berisikan tentang larangan pemberitaan mengenai arogansi dan kekerasan polisi, Selasa (6/4/2021).

Telegram yang ditujukan untuk kegiatan hubungan masyarakat di Polri itu dicabut Kapolri Jenderal Listyo, selang sehari diterbitkan pada Senin (5/4/2021).

Kapolri Jenderal Listyo mencabut telegram pertama melalui surat telegram nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 6 April 2021. Surat telegram terbaru itu ditandatangani oleh Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono.

"SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DISAMPAIKAN KPD KA BAHWA ST KAPOLRI SEBAGAIMANA RED NOMOR EMPAT DI ATAS DINYATAKAN DICABUT/DIBATALKAN TTK," demikian petikan surat telegram kapolri tersebut.

Baca Juga: Kilat! Kapolri Cabut TR Larangan Media Siarkan Arogansi Polisi usai Dikecam

Konsideran telegram itu merujuk pada Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, direferensikan pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri.

Pencabutan telegram itu juga merujuk pada Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Pelaku Penyiaran.

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merevisi Surat Telegram berisi larangan media menayangkan kekerasan dan arogansi yang dilakukan oleh aparat.

Revisi yang diminta itu mengarah kepada poin batasan bagi peliputan tindakan kekerasan.

Baca Juga: Polisi Mau Diberikan Hal Baik, Komnas HAM: Media Dikendalikan Kode Etik

Komisioner Kompolnas RI Poengky Indarti melihat Surat Telegram yang dikeluarkan Kapolri tersebut bersifat internal. Namun, ada poin yang memang juga berpengaruh terhadap eksternal.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait