Survei: Warga Minang Pendukung Anies Percaya Pemerintah Bungkam Umat Islam

Survei berskala nasional itu berlangsung pada tanggal 28 Februari hingga 5 Maret 2021.

Riki Chandra
Selasa, 06 April 2021 | 17:05 WIB
Survei: Warga Minang Pendukung Anies Percaya Pemerintah Bungkam Umat Islam
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB pesantren milik Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (1/4/2021). [Suara.com/Fakhri]

Sekitar 56 persen pendukung PKS menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 67 persen pendukung PKS menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 67 persen pendukung PKS menyatakan pemerintah membatasi dakwah.

Sedangkan kecenderungan terkuat membantah anggapan itu datang dari warga muslim pendukung PDIP. Sekitar 70 persen warga muslim pemilih PDIP tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.

Kemudian, 62 persen pendukung PDIP tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 66 persen pendukung PDIP tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.

Dari segi etnik, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga muslim beretnik Minang.

Baca Juga:Dari 100 yang Diseleksi, Cuma 85 Sekolah di Jakarta Diizinkan Buka Besok

Sekitar 60 persen warga muslim beretnik Minang menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Kemudian, 60 persen menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 57 persen menyatakan pemerintah membatasi dakwah.

Sedangkan kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga muslim beretnik Batak. Sekitar 67 persen warga muslim beretnik Batak tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Kemudian, 67 persen tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 67 persen tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.

Mayoritas warga muslim yang menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang bertempat tinggal di DKI Jakarta.

Sekitar 41 persen warga muslim di DKI Jakarta menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Kemudian, sekitar 59 persen menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 58 persen menyatakan pemerintah membatasi dakwah.

Sebaliknya kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga muslim yang bertempat tinggal di Jawa Tengah (Jateng), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur (Jatim).

Baca Juga:Giliran Poster Anies-Gatot Jadi Capes-Cawapres 2024 Beredar di Medsos

Terdapat sekitar 70 persen warga muslim di Jateng da DIY dan 72 persen warga muslim di Jatim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini