SuaraSumbar.id - Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (PSI) menggelar aksi demo ke kantor Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat, Senin (8/3/2021).
Mereka menuntut agar Bupati Pasaman Barat segera menyelesaikan konflik lahan yang sudah berlarut-larut.
"Kita meminta tanah ulayat yang sudah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) dikembalikan ke masyarakat. Tanah ulayat ini sudah menjadi tanah negara, maka kita minta pemerintah mengembalikannya ke masyarakat," kata Ketua SPI Pasaman Barat, Januardi, dikutip dari Klikpositif.com - jaringan Suara.com.
Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, tanah, air, udara, laut dan bumi dikuasai negara, termasuk tanah ulayat. Semua itu diperuntukkan bagi rakyat Indonesia dengan membagi seadil-adilnya tanpa memandang ras atau suku.
Baca Juga:Pemerintah Pusat Mau Impor Beras, Ganjar:Tolong Perhitungkan Nasib Petani
"Kita ke sini meminta dukungan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat untuk mendukung bagaimana reformasi ini bisa berjalan," katanya.
"Kawan - kawan kita dari SPI di pusat sedang memperjuangkannya dan kita butuh kepala daerah Pasaman Barat ikut memberikan dukungan," bebernya lagi.
Ada sekitar 2.000 hektare tanah ulayat yang bakal dikembalikan ke masyarakat Menurut Januardi, sudah sewajarnya pemerintah memberikan keadilan kepada rakyat atas tanah-tanah ulayat yang selama ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan.
"Kita sudah lakukan upaya-upaya. Sejauh ini, yang berhasil tanah ulayat seluas 1.300 hektare dari PTP VI akan dikembalikan Kementrian Agraria ke masyarakat dalam waktu dekat," katanya, dilansir dari Klikpositif.com - jaringan Suara.com.
Dia berharap, tanah-tanah ulayat lainnya yang masih dikuasai oleh perusahaan perkebunan segera dikembalikan kepada masyarakat.
Baca Juga:Temui Perwakilan Petani yang Sempat Jalan Kaki ke Istana, Ini Kata Moeldoko
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi mengatakan akan menyuarakan tuntutan dan mendukung hal tersebut.
"Semoga bisa kita penuhi," katanya singkat menjawab pertanyaan massa.
