SuaraSumbar.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan kembali menambah empat tenda darurat untuk tempat isolasi pasien Covid-19 di Sulawesi Barat pascagempa yang mengguncang wilayah tersebut pada Jumat (15/1/2021) pekan lalu.
"Sekarang sudah ada dipasang di rumah sakit tetapi baru dua tenda. Pak Doni Monardo minta lagi, jadi kemungkinan akan ada tambahan empat tenda lagi," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Alief Satria yang dihubungi, Sabtu (23/1).
Menurutnya, BNPB memang harus segera membangun dan menyiapkan tenda-tenda untuk isolasi mandiri pasien Covid-19 yang selama ini berada di rumah sakit. Apalagi jika akan dilakukan tracing kepada para pengungsi korban gempa.
Rumah sakit lapangan, kata dr Latief, segera harus dibuat untuk bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dan ruang perawatan, karena pengungsi yang begitu banyak mengharuskan pemerintah menyiapkan banyak ruang perawatan yang lebih besar.
Baca Juga:Takut Gempa Susulan, Sejumlah Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian
Terlebih, hampir seluruh pasien dan masyarakat masih dalam kondisi trauma berada di dalam gedung, dan masih mengkhawatirkan adanya gempa susulan.
Saat ini, pasien yang ditampung di dua tenda dari BNPB sudah variatif, ada pasien Covid-19, keluarga pasien dan pasien biasa.
"Masyarakat kita kan trauma berada di dalam bangunan, makanya harus segera dilakukan langkah-langkah yang berbeda, misalnya tenda untuk yang isolasi mandiri dan terkonfirmasi Covid-19," ujarnya.
Dijelaskan kondisi pelayanan kesehatan Sulbar berangsur-angsur pulih, meski belum begitu maksimal. Beberapa pelayanan sudah tersistem dengan klaster kesehatan dan sub-sub klasternya sudah bekerja.
Selanjutnya, Dinkes Sulbar kembali ingin mengaktifkan dua kabupaten terdampak, yakni Mamuju dan Majene agar klaster kesehatannya juga mulai bekerja. Sehingga Dinkes Sulbar kembali pada fungsi koordinatif dengan pemerintah pusat.
Baca Juga:Trauma Gempa, Banyak Warga Mamuju Masih Bertahan di Tenda Darurat
"Untuk meringankan beban provinsi, kabupaten harus bergerak juga. Maka semua peran akan dijalani oleh provinsi sementara persoalan tekhnis lapangan, orng kabupaten yang tahu," kata dia. (Antara)
