SuaraSumbar.id - Tekanan dari kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) memukul keras sektor ekspor Indonesia, terutama di Jawa Barat yang selama ini menjadi jantung industri manufaktur nasional.
Di tengah ketidakpastian global, para pelaku usaha dan pengamat menegaskan bahwa penguatan ekonomi domestik bukan lagi opsi, tetapi keharusan.
Diskusi publik bertajuk “Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk?” yang digelar Suara.com dan Core Indonesia di El Hotel Bandung pada Selasa (20/5/2025), mengangkat keresahan pelaku industri atas memburuknya iklim ekspor.
Tekanan ekonomi global dan membanjirnya produk impor membuat banyak industri lokal beroperasi dalam kondisi genting.
Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, menyampaikan bahwa krisis ekspor Indonesia sudah terasa sejak awal tahun, terutama di wilayah Bandung yang dikenal sebagai sentra ekspor tekstil, alas kaki, dan furnitur.
Berdasarkan data BPS, pada Januari 2025, ekspor nonmigas Jawa Barat ke AS tercatat mencapai USD 499,53 juta, menyumbang 16,62% dari total ekspor nonmigas provinsi. Sementara itu, ekspor dari Kota Bandung ke AS pada Maret 2025 sebesar USD 7,7 juta.
Namun di balik angka itu, PHK massal di industri tekstil tak bisa dihindari. Pesanan menurun drastis, dan persaingan dengan produk impor kian menyulitkan.
Tarif baru dari AS semakin menekan permintaan, sementara banjir barang impor—baik legal maupun ilegal, membuat industri lokal terpukul dua kali lipat.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, dalam forum tersebut menjelaskan bahwa imbas perang dagang AS–Tiongkok juga memperburuk situasi.
Ekspor Tiongkok ke AS turun hingga 10,5% pada 2025, sementara ekspor ke ASEAN meningkat 19,1%. Hal ini membuat Indonesia menjadi pasar empuk bagi produk Tiongkok yang dialihkan dari AS.
“Potensi impor ilegal dari Tiongkok mencapai USD 4,1 miliar, merugikan negara hingga Rp 65,4 triliun,” papar Faisal.
Kondisi ini diperparah oleh pelemahan Rupiah dan perlambatan pertumbuhan global yang menekan daya saing ekspor nasional.
Sementara itu, Prof. Rina Indiastuti dari Universitas Padjadjaran menyoroti tekanan berat pada industri pakaian jadi, alas kaki, dan tekstil di Jawa Barat. Banyak perusahaan mengalami kerugian, menutup pabrik, dan terpaksa melakukan PHK.
Ketua APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menyebut pelaku usaha sedang menghadapi tekanan dari berbagai sisi.
Selain dampak perang dagang, mereka juga menghadapi regulasi tidak sinkron, izin usaha yang berbelit, dan biaya logistik tinggi akibat praktik pungutan liar.
Tag
Berita Terkait
-
Lonjakan Harga Minyak Dunia dan Isu Bunga Fed Buat Dolar AS Makin Perkasa
-
Calon Senator AS Muslim Pertama, Bagaimana Abdul El-Sayed Bisa Menang?
-
Amerika Serikat Bakal Punya Senator Muslim Pertama, Siapa?
-
Wapres AS: Ada Orang Iran yang Radikal Ingin Perang Berlanjut
-
Isu Rudal Menipis di Perang Iran, Donald Trump Kasih Kejutan Kondisi Tentara AS Versi Dia Sendiri
Terpopuler
- 6 HP Samsung Rp2 Jutaan Terbaik: Kamera Tajam, NFC hingga Koneksi 5G
- 7 Lukisan Pembawa Hoki Menurut Feng Shui untuk Dipajang di Ruang Tamu
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 12 Sepeda Gunung United Detroit Lengkap dengan Harga dan Spesifikasinya
- 5 Rekomendasi Rice Cooker Digital, Nasi Tetap Pulen hingga 48 Jam
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Semalaman Terombang-ambing, Nelayan Painan Ditemukan Selamat di Perairan Lakitan Selatan
-
Pria di Sumbar Jual Kekasih Lewat MiChat untuk Layani Pelanggan
-
3 Bahan Saja! Resep Camilan Sehat Gunakan Pisang dan Cokelat
-
BRI Dukung Pengelolaan Kas Negara Lewat Dana SAL, Perkuat Fungsi Intermediasi Perbankan
-
Pengamat Nilai Transformasi Danantara Perkuat Kontribusi Pajak BRI bagi Negara