Wacana Sumatera Barat Jadi Daerah Istimewa Minangkabau Menguat Lagi, Ini Alasan dan Dasarnya!

SuaraSumbar.id - Usulan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) kembali mencuat ke permukaan. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) menilai provinsi ini memiliki kekhasan adat, sejarah, dan struktur sosial yang layak dijadikan dasar pengakuan status istimewa setara dengan daerah lain seperti Yogyakarta.

Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar, menjelaskan bahwa usulan Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau memiliki pijakan hukum yang kuat, terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar.

Dalam UU tersebut, tertuang prinsip adat Minangkabau, yakni “Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, yang menjadi jati diri masyarakat Minang.

"Prinsip ini menjadi dasar kuat bahwa sistem pemerintahan dan sosial budaya di Sumbar telah tertanam sejak lama dan layak mendapatkan pengakuan sebagai daerah istimewa," katanya, dikutip dari Antara, Jumat (18/4/2025).

Salah satu keunikan lainnya adalah sistem kekerabatan matrilineal, yakni garis keturunan dari pihak ibu yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Minang. Fauzi menyebut sistem ini hanya ditemukan di tiga belahan dunia, salah satunya di Sumbar.

Sayangnya, sistem ini kerap disalahartikan, seolah menempatkan perempuan pada posisi lemah. Padahal, menurutnya, hal tersebut justru menjadi bukti bahwa perempuan Minangkabau memiliki posisi penting dalam menentukan arah keluarga dan adat, termasuk dalam pemilihan pasangan hidup.

“Perempuan Minangkabau memiliki kewenangan memilih calon suami. Ini bukan bentuk ketertinggalan, tapi cerminan kekuasaan sosial dan budaya yang dimiliki oleh kaum perempuan dalam sistem adat kita,” jelas mantan Wali Kota Padang itu.

Dari sisi historis, Tanah Minangkabau memiliki peran vital dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain melahirkan Wakil Presiden pertama, Mohammad Hatta, wilayah ini juga pernah menjadi pusat pemerintahan saat ibukota negara dipindahkan sementara ke Bukittinggi, di bawah kepemimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara dalam masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Kini, LKAAM Sumbar bersama sejumlah tokoh adat dan akademisi sedang merancang naskah usulan resmi Daerah Istimewa Minangkabau kepada pemerintah pusat. Usulan ini bukan hal baru, karena telah dikaji sejak lama oleh sejumlah tokoh Minang, baik di ranah maupun di perantauan.

Menurut Fauzi, pengajuan status istimewa ini bukan bentuk pemisahan atau keistimewaan berlebihan, namun sebagai upaya pelestarian identitas bangsa dalam bingkai NKRI.