SuaraSumbar.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy, mengajak seluruh pihak untuk lebih cermat dalam memperhatikan detail yang berpotensi menghambat suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sumbar, khususnya di daerah rawan konflik.
Hal ini diungkapkan Audy dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Padang, Rabu (20/11/2024).
"Potensi yang bisa menghambat suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024 harus jadi perhatian kita bersama. Apalagi ada kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan pelanggaran dan konflik yang cukup tinggi," ujarnya.
Audy menyoroti pentingnya peran setiap pihak terkait dalam memastikan proses penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan lancar.
Ia mengingatkan pengalaman sebelumnya, seperti keterlambatan distribusi surat suara di utara Siberut, Kabupaten Mentawai, yang perlu diantisipasi dengan baik pada pemilu kali ini.
Audy juga menekankan bahwa setiap pemilih, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil, harus dapat menunaikan hak pilihnya. Ia mengingatkan bahwa prinsip one man, one vote adalah hak dasar yang wajib dijaga bersama oleh semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri.
“Meski daerah itu jauh dari pusat keramaian atau memiliki daftar pemilih tetap (DPT) kecil, hak mereka tetap harus dijaga,” tegas Audy.
Dalam rakor tersebut, Audy menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar telah memetakan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, sedang, dan rendah. Kabupaten Agam dan Pasaman masuk kategori rawan tinggi, sedangkan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Mentawai masuk kategori rawan rendah.
"Pemetaan ini penting sebagai pedoman kita bersama untuk mengantisipasi potensi konflik," ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 di Sumbar, Pemprov telah mengalokasikan hibah hingga Rp 760 miliar lebih dan memberikan pendidikan politik kepada lebih dari 14.000 peserta sepanjang tahun 2023.
Dalam kegiatan ini, hadir unsur Forkopimda Sumbar, komisioner KPU dan Bawaslu, serta perwakilan TNI, Polri, dan instansi terkait. Audy berharap kolaborasi seluruh elemen mampu menciptakan pemilu yang aman, tertib, dan sukses di Sumatera Barat.
“Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi kewajiban bersama untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan sesuai harapan,” tutupnya. (antara)
Berita Terkait
-
Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
-
KPK Kembangkan Kasus OTT Abdul Wahid, Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Digeledah
-
KPK Klarifikasi, Tidak Ada Penggeledahan Mobil Plt Gubernur dan Sekda Riau
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
PBHI Serahkan Data Baru ke Ombudsman, Soroti Dokumen Kebencanaan Izin Tambang Andesit Kasang
-
Psikolog Ungkap Pencegahan Bullying Tak Cukup dengan Hukuman, Berkaca dari Kasus MAN 3 Padang
-
Siswa MAN 3 Padang Belajar Rakit Bom dari Internet
-
Fakta Siswa Pembawa Bom Rakitan di MAN 3 Padang, Dikenal Pendiam dan Sering Absen
-
Polisi Ungkap Siswa Pembawa Bom Rakitan di MAN 3 Padang Diduga Korban Bullying