Plt Gubernur Sumbar Soroti Daerah Rawan Konflik di Pilkada 2024: Bisa Menghambat Pemilihan!

SuaraSumbar.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy, mengajak seluruh pihak untuk lebih cermat dalam memperhatikan detail yang berpotensi menghambat suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sumbar, khususnya di daerah rawan konflik.

Hal ini diungkapkan Audy dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Padang, Rabu (20/11/2024).

"Potensi yang bisa menghambat suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024 harus jadi perhatian kita bersama. Apalagi ada kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan pelanggaran dan konflik yang cukup tinggi," ujarnya.

Audy menyoroti pentingnya peran setiap pihak terkait dalam memastikan proses penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan lancar.

Ia mengingatkan pengalaman sebelumnya, seperti keterlambatan distribusi surat suara di utara Siberut, Kabupaten Mentawai, yang perlu diantisipasi dengan baik pada pemilu kali ini.

Audy juga menekankan bahwa setiap pemilih, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil, harus dapat menunaikan hak pilihnya. Ia mengingatkan bahwa prinsip one man, one vote adalah hak dasar yang wajib dijaga bersama oleh semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri.

“Meski daerah itu jauh dari pusat keramaian atau memiliki daftar pemilih tetap (DPT) kecil, hak mereka tetap harus dijaga,” tegas Audy.

Dalam rakor tersebut, Audy menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar telah memetakan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, sedang, dan rendah. Kabupaten Agam dan Pasaman masuk kategori rawan tinggi, sedangkan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Mentawai masuk kategori rawan rendah.

"Pemetaan ini penting sebagai pedoman kita bersama untuk mengantisipasi potensi konflik," ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 di Sumbar, Pemprov telah mengalokasikan hibah hingga Rp 760 miliar lebih dan memberikan pendidikan politik kepada lebih dari 14.000 peserta sepanjang tahun 2023.