Sumbar Siaga Bencana Hingga 22 Mei, Masyarakat Diminta Kosongkan Jalur Lahar Dingin Gunung Marapi

SuaraSumbar.id - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita, mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat Sumatra Barat untuk mengosongkan jalur aliran lahar dingin dari Gunung Marapi, mengingat adanya potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat berlanjut hingga 22 Mei mendatang.

Imbauan ini dikeluarkan sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan materiil.

"Lahar hujan terjadi karena adanya endapan material di lereng gunung yang tersapu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga lebat," jelas Dwikorita, Senin (13/5/2024).

Fenomena yang dikenal sebagai galodo ini terjadi akibat akumulasi air hujan yang tertahan di bagian hulu sungai, seringkali karena runtuhan batuan dan endapan longsor yang menahan aliran hujan.

Menyusul musibah banjir bandang yang melanda beberapa daerah di Sumatra Barat pada Sabtu malam hingga Minggu lalu, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar terus melakukan koordinasi dengan BPBD setempat untuk memperoleh data dan informasi terkait jumlah korban dan luas wilayah yang terdampak.

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan bahwa koordinasi dan komunikasi lintas instansi sedang berlangsung untuk mengoptimalkan penanganan korban dan perlindungan pengungsi.

"Kita telah mendirikan posko di daerah terdampak, termasuk dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik warga di titik pengungsian," ungkap Mahyeldi.

Selain itu, RS Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi telah dipersiapkan untuk menerima semua rujukan korban bencana tanpa terkecuali.

"Semua korban harus diterima dan diberikan perawatan maksimal. Soal biaya, nanti pemerintah daerah akan mencarikan solusi," kata Mahyeldi saat peninjauan ke lokasi bencana di Padang Panjang.

Kepala Departemen Advokasi dan Lingkungan Hidup Walhi Sumbar, Tommy, mengkritik keras kebijakan pemerintah yang dinilainya kurang mengedepankan penanggulangan bencana secara integral.