Balas Anies soal Kepemilikan Tanah, Prabowo: Dia Gak Ngerti Itu Milik Negara

SuaraSumbar.id - Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengambil kesempatan untuk menjernihkan 'udara' mengenai tuduhan kepemilikan lahan yang diungkapkan oleh Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, saat berorasi di GOR Gelanggang Remaja, Pekanbaru, Riau, Selasa (9/1/2024).

Prabowo menegaskan bahwa lahan seluas ratusan ribu hektare yang disebut Anies dalam debat sebelumnya adalah milik negara, bukan milik pribadi.

"Dia (Anies Baswedan) ngerti nggak hak guna usaha hak pakai, itu tanah negara, tanah rakyat tanah bangsa, daripada dikuasai asing lebih baik Prabowo kelola," ujar Prabowo, merespons tuduhan Anies.

Prabowo juga mengklarifikasi bahwa luas lahan yang dimilikinya jauh lebih besar dari yang disebutkan Anies, yakni mendekati 500 ribu hektare, bukan 340 ribu hektare seperti yang disampaikan.

Baca Juga: Prabowo Pidato: Sejak Muda Aku Tak Pandai Omon-omon Kosong

Selanjutnya, Prabowo mengungkapkan kesiapannya untuk menyerahkan lahan tersebut jika dibutuhkan oleh negara, menunjukkan komitmennya kepada kepentingan nasional.

Ia menyatakan bahwa niatannya selalu jujur dan terbuka, serta menyampaikan pentingnya kekayaan bangsa Indonesia dikuasai oleh bangsa itu sendiri demi kemakmuran rakyat.

Dalam acara tersebut, Prabowo juga sempat menyentil nilai yang diberikan oleh Anies kepadanya sebagai Menteri Pertahanan dalam debat capres yang lalu.

"Jawaban saya dengan bahasa orang anak Betawi, kalau dari ente emang gue pikirin," kata Prabowo, disambut tawa dari pendukungnya.

Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa yang benar akan tetap benar, dan yang salah tetap salah, serta komitmennya terus berada di jalan yang benar tanpa ragu-ragu.

Baca Juga: Usai Cerita Binatang Peliharaan, Prabowo: Ada Manusia Muka Tebal, Diberi Dukungan Dibalas Dengki

Kampanye Prabowo di Pekanbaru ini terjadi di tengah ketegangan politik yang meningkat menjelang pemilihan presiden, dengan Prabowo menegaskan posisinya sebagai pemimpin yang siap berkorban demi kepentingan rakyat Indonesia.