Disindir Banyak Punya Tanah, Prabowo: Dia Itu Pinter Apa Goblok Sih?

SuaraSumbar.id - Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan respons terhadap kritik yang diajukan oleh Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengenai kepemilikan lahan seluas 340 ribu hektare yang diungkapkan saat debat ketiga Pilpres.

Kekesalan Prabowo terhadap isu tersebut diekspresikan dalam sebuah acara konsolidasi relawan Prabowo-Gibran yang diadakan di GOR Remaja, Provinsi Riau, pada Selasa, 9 Januari.

"Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah, berapa punya tanah ini, dia pinter atau goblok sih?" ujar Prabowo dalam sebuah potongan video yang beredar di platform media sosial.

Meskipun Prabowo tidak secara eksplisit menyebut nama Anies Baswedan, banyak warganet yang berpendapat bahwa pernyataan tersebut ditujukan kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Baca Juga: Prabowo ke Anies: Kalau dari Ente Mah, Emang Gue Pikirin!

Prabowo, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, telah menjelaskan bahwa lahan yang dimilikinya itu adalah Hak Guna Usaha (HGU), yang berarti bukanlah milik pribadi tetapi milik negara yang dikelola olehnya.

"Daripada dikuasai orang asing lebih baik Prabowo yang mengelola manakala pemerintah memerlukan saya segera menyerahkan," tuturnya.

Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan harapannya untuk menjadi presiden, dengan tujuan utama melihat rakyat Indonesia menjadi sejahtera.

"Ya Tuhan Ya Allah SWT aku hanya minta satu sebelum kau panggil aku aku ingin melihat rakyatku sejahtera, hanya itu," demikian kata Prabowo.

Perdebatan ini merupakan bagian dari dinamika yang terjadi dalam debat capres Pilpres, di mana setiap calon dihadapkan pada tantangan untuk membela dan menjelaskan posisi mereka mengenai berbagai isu penting.

Baca Juga: Tangkisan Kubu Prabowo Soal PDIP Minta Koreksi soal Alutsista Era Bung Karno

Kepemilikan lahan Prabowo dan kritik Anies menjadi salah satu topik yang menarik perhatian publik dan membawa diskusi lebih lanjut mengenai kepemilikan aset dan kebijakan tanah di Indonesia.