- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan UMP tahun 2027 sebesar Rp 3.383.258 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2027.
- Kenaikan upah sebesar 6,29 persen tersebut merupakan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat pada 18 November 2026.
- Dewan Pengupahan juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi sebesar Rp 3.483.258 untuk empat sektor usaha tertentu.
SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 3.383.258. Angka tersebut naik Rp200.303 atau 6,29 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 3.182.955.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang ditandatangani Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, kemarin.
Menurutnya, kebijakan pengupahan harus dibangun melalui pertimbangan yang seimbang dan melibatkan seluruh unsur terkait. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman menjelaskan penetapan UMP 2027 merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, serta akademisi. Dalam pembahasannya, Dewan Pengupahan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan, di antaranya tingkat inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,99 persen (c-to-c), serta penetapan nilai alfa sebesar 0,7.
“Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027. Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha," ujar Firdaus.
Selain UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 sebesar Rp3.483.258. Nilai tersebut lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan UMP 2027.
Rekomendasi UMSP tersebut ditujukan bagi empat sektor usaha, yakni Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262), Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (KBLI 10431), Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437), serta Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151).
“Penerapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, termasuk tingkat keahlian, risiko dan beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi tertentu yang berbeda dengan sektor usaha lainnya," jelasnya.
Dengan penetapan tersebut, Pemprov Sumbar berharap kebijakan pengupahan Tahun 2027 dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, produktif, dan berkelanjutan di Sumbar.
Berita Terkait
-
Daftar Lengkap UMP 2027 Seluruh Indonesia 38 Provinsi
-
UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono: Bandingkan dengan Provinsi Lain
-
UMP Jakarta Rp6,1 Juta Tak Cukup! Said Iqbal: Buruh Harus Hemat Makan Mi Instan?
-
Kenapa UMP Jogja Rendah Padahal Biaya Hidup Tinggi?
-
UMP Jakarta 2027 di Bawah Bekasi, Said Iqbal: Apa Hidup di Jakarta Lebih Murah?
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Driver Taksi Online Dipukul Palu Tiga Kali di Taruko Agam, Pelaku Masih di Bawah Umur
-
2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi
-
49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan
-
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
-
Pariaman Masuk 10 Besar Kota Terinovatif Indonesia 2026, Program Ini Jadi Andalan