SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menjaga komitmen untuk menyediakan rumah dengan harga terjangkau atau rumah murah dan laik huni bagi masyarakat.
"Kebutuhan warga Sumbar terhadap perumahan yang laik dan terjangkau makin meningkat. Kami berharap Apersi bisa terus berkomitmen untuk menyediakan hal tersebut," kata Mahyeldi, saat membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Apersi Provinsi Sumbar, Senin (21/8/2023).
Mahyeldi menyebut jika warga tinggal di rumah yang kondusif, nyaman, dan aman, maka akan mendukung kondisi kesehatan dan produktivitasnya. Oleh karena itu, rumah yang laik sangat dibutuhkan.
"Kita berharap Apersi bersama pihak terkait terus bersinergi mewujudkan rumah yang laik bagi warga kita, terutama bagi yang berpenghasilan rendah melalui skema rumah bersubsidi," katanya pula.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendorong kebutuhan akan hunian yang laik di Sumbar, di antaranya pertumbuhan ekonomi Sumbar yang sudah di atas 5 persen, mendekati rata-rata pertumbuhan nasional.
Selain itu, inflasi cukup terkendali. Penerimaan PPPK setiap tahun juga cukup banyak, sehingga banyak yang mulai memikirkan untuk memiliki rumah sendiri.
Ia berharap Apersi dan pihak terkait termasuk perbankan bisa menjawab tantangan tersebut.
Ketua Umum (Ketum) DPP Apersi Junaidi Abdillah mengatakan rakerda yang dilaksanakan bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting, sehingga sinergi dalam pembangunan perumahan bersama pihak-pihak terkait di Sumbar dapat terus diperkuat.
"Apersi terus berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang fokus pada KPR menengah ke bawah, sebagaimana program pemerintah dan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang," ujar Junaidi.
Baca Juga: Mahyeldi Minta Distribusi Dokter Gigi Merata di Sumbar, Jangan Menumpuk di Padang
Ketua DPD Apersi Sumbar Liswendi Kamar dalam sambutannya mengatakan saat ini Apersi Sumbar telah diperkuat oleh 170 anggota yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Dalam tiga tahun terakhir, pengembang yang bernaung di bawah Apersi sudah membangun setidaknya 8.500 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Capaian ini tentu saja merupakan wujud komitmen kami dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi warga berpenghasilan rendah. Ke depan, tentu kami sangat bergantung pada sinergi dan support berbagai pihak dalam percepatan pembangunan rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Sumbar," katanya pula. (Antara)
Berita Terkait
-
Kasus kekerasan seksual anak di Sumbar Minta Keadilan, Ibu Korban: Di Mana Hati Nurani Anda?
-
Polisi Tangkap 2 Pria Bawa Sabu di Sumbar, Begini Kronologinya
-
Longsor di Padang, Jalan Sumbar-Bengkulu Lumpuh
-
Viral Video Ibu di Sumbar Minta Keadilan Usai Pelaku Pencabulan Anaknya Divonis Bebas
-
Golkar dan PAN Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Pengamat Politik Sumbar: Prabowo Makin Percaya Diri!
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
Terkini
-
Cicilan Ringan dan Tenor Fleksibel, BRI KKB Jadi Solusi Pembiayaan Mobil Baru
-
Momentum Imlek 2026, BRI Perkuat Layanan Wealth Management bagi Nasabah
-
Dugaan Korupsi Kampus III UIN Imam Bonjol Padang, Wakajati Sumbar: Kami Bekerja Serius!
-
Tambang Ilegal Rusak Lingkungan dan Picu Banjir, Wakapolda Sumbar: Tak Cukup dengan Penegakan Hukum!
-
ASN Dharmasraya Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi, Termasuk Buat Mudik!