Punya Potensi Besar, Pemprov Sumbar Dorong Pengembangan Integrasi Sapi dengan Kelapa Sawit

SuaraSumbar.id - Daerah yang memiliki lahan perkebunan sawit yang luas bisa mengembangkan Sistem Integrasi Sapi dengan Kelapa Sawit (SISKA) untuk penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu dinyatakan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy.

"Sumbar memiliki beberapa daerah yang punya lahan sawit yang luas. Ini cocok untuk dikembangkan sistem integrasi sapi dan kelapa sawit," katanya, Jumat (31/3/2023).

Audy melihat melihat sebagian masyarakat sudah mulai mengembangkan sistem tersebut namun masih belum terlalu serius dan masih terkesan coba-coba.

Padahal, melalui sistem itu masyarakat dapat beternak sapi tanpa mengurangi produktifitas dari tanaman sawitnya sehingga lebih menguntungkan dari segi ekonomi.

Wagub Audy menuturkan biasanya yang menjadi tantangan terbesar dalam sektor peternakan adalah kebutuhan akan pakan namun pada pola SISKA, peternak bisa memanfaatkan Hijauan Antar Tanaman (HAT) yang tersedia secara alami untuk kebutuhan pakan yang berupa rumput liar, pelepah dan daun kepala sawit.

"Patut kita dorong bersama, agar perekonomian masyarakat menjadi lebih meningkat. Untuk lebih detailnya nanti, itu bisa didiskusikan dengan Pejabat terkait pada Dinas Peternakan baik kabupaten maupun provinsi," katanya.

Data Pemprov Sumbar 2021 mengungkapkan total luas kebun sawit di daerah itu mencapai 385.921 hektare (Ha) yang tersebar di 15 kabupaten dan kota.

Dari total lahan kebun sawit tersebut lebih dari setengahnya atau 219.661 Ha sekitar 56,92 persen merupakan kebun rakyat. Sisanya, 41,75 persen atau 161.113 Ha adalah milik perusahaan swasta seperti Incasi Raya Grup, Wilmar Grup, Tidar Kerinci Agung (Arsari Grup), Bakrie Plantation, hingga Provident Agro, serta 5.147 Ha atau 1,33 persen adalah milik BUMN.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatatkan setidaknya 15 kabupaten/kota di daerah itu memiliki kebun sawit rakyat atau dimiliki oleh masyarakat. Hanya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh saja yang tidak ada kebun rakyat. (Antara)