SuaraSumbar.id - Aktivis dan pegiat media, Nicho Silalahi mengomentari pernyataan Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang menyebut bahwa TNI boleh melakukan kudeta jika pemerintah melanggar ideologi.
Menurut Nicho, mantan Panglima TNI baru bersikap seolah-olah garang usai pensiun. Dia pun mempertanyakan mengapa Gatot tidak melakukan kudeta saat masih menjabat sebagai Panglima TNI.
“Keren nih omong kosongmu Jendral, waktu lo masih Panglima kok ga langsung kudeta?," kata Nicho Silalahi lewat cuitannya di akun Twitter @Nicho_Silalahi, dikutip dari Hops.id - jaringan Suara.com, Kamis (2/6/2022).
“Giliran udah pensiun baru seolah garang (post power syndrom),” sambungnya lagi.
Sebelumnya diberitakan, Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa TNI boleh melakukan kudeta jika pemerintah melanggar ideologi atau mengganti Pancasila.
Hal ini disampaikan Gatot Nurmantyo dalam wawancaranya bersama Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Dalam wawancara tersebut, Refly Harun membacakan pertanyaan-pertanyaan netizen yang diajukan kepada Gatot Nurmantyo.
Salah satu pertanyaan yang dibacakan adalah apakah kudeta militer bukanlah sesuatu yang melanggar sumpah prajurit TNI.
“Berarti kudeta militer itu tidak melanggar sumpah prajurit, dong?” demikian pertanyaan netizen yang dibacakan Refly Harun.
Menanggapi pertanyaan itu, Gatot Nurmantyo awalnya menegaskan bahwa sumpah TNI adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ia lalu juga menegaskan bahwa semua prajurit TNI adalah orang-orang yang beragama dan pasti menyebutkan sumpah tersebut.
“Maka, kalau politik TNI itu setianya kepada negara, kapan mengkudeta? Kalau pemerintah sudah melanggar ideologi atau mengganti Pancasila dengan ideologi yang lainnya," ujar Gatot Nurmantyo.
Menurut Gatot Nurmantyo, jika pemerintah mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya, maka prajurit TNI sudah pasti melakukan kudeta tanpa diperintah.
“Pasti akan kudeta. Di luar itu, tidak ada kata kudeta, begitu ya,” ujarnya.
Refly Harun lalu menanggapi bahwa setelah kudeta militer pun, pemerintahan harus segera dikembalikan kepada kepemimpinan sipil dengan cara-cara yang demokratis.
Berita Terkait
-
Kriteria Capres Partai Pelita, Din: Pak Gatot Qualified, Tapi Fokus Kami Lolos Verifikasi Pemilu
-
Tolak Ajakan Din Syamsuddin Masuk Partai Pelita, Gatot Nurmantyo: Saya Berkomittmen Tak Ada di Partai Mana Pun
-
Ajak Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Gabung, Ketum Partai Pelita: Jangan ke Partai Ummat
-
Heran Presiden Jokowi Sampai Datangi Elon Musk, Nicho Silalahi: Hina Banget
-
Profil Aylawati Sarwono, Istri Pendiri MURI yang Diduga Foto Syur
Terpopuler
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
CEK FAKTA: KPK Periksa Puan Maharani dan Petinggi PDIP Tengah Malam, Benarkah?
-
Profil Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo yang Terjaring OTT KPK
-
4 Mobil Bekas LCGC Murah Buat Libur Akhir Tahun 2025, Harga Mulai Rp 60 Jutaan!
-
CEK FAKTA: Luhut Ingatkan Prabowo Ganti Menkeu Purbaya, Benarkah?
-
Ledakan SMAN 72 Jakarta Ancaman Terosisme? Ini Jawaban Densus 88 hingga Menko Polkam