SuaraSumbar.id - Aktivis dan pegiat media, Nicho Silalahi mengomentari pernyataan Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang menyebut bahwa TNI boleh melakukan kudeta jika pemerintah melanggar ideologi.
Menurut Nicho, mantan Panglima TNI baru bersikap seolah-olah garang usai pensiun. Dia pun mempertanyakan mengapa Gatot tidak melakukan kudeta saat masih menjabat sebagai Panglima TNI.
“Keren nih omong kosongmu Jendral, waktu lo masih Panglima kok ga langsung kudeta?," kata Nicho Silalahi lewat cuitannya di akun Twitter @Nicho_Silalahi, dikutip dari Hops.id - jaringan Suara.com, Kamis (2/6/2022).
“Giliran udah pensiun baru seolah garang (post power syndrom),” sambungnya lagi.
Sebelumnya diberitakan, Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa TNI boleh melakukan kudeta jika pemerintah melanggar ideologi atau mengganti Pancasila.
Hal ini disampaikan Gatot Nurmantyo dalam wawancaranya bersama Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Dalam wawancara tersebut, Refly Harun membacakan pertanyaan-pertanyaan netizen yang diajukan kepada Gatot Nurmantyo.
Salah satu pertanyaan yang dibacakan adalah apakah kudeta militer bukanlah sesuatu yang melanggar sumpah prajurit TNI.
“Berarti kudeta militer itu tidak melanggar sumpah prajurit, dong?” demikian pertanyaan netizen yang dibacakan Refly Harun.
Menanggapi pertanyaan itu, Gatot Nurmantyo awalnya menegaskan bahwa sumpah TNI adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ia lalu juga menegaskan bahwa semua prajurit TNI adalah orang-orang yang beragama dan pasti menyebutkan sumpah tersebut.
“Maka, kalau politik TNI itu setianya kepada negara, kapan mengkudeta? Kalau pemerintah sudah melanggar ideologi atau mengganti Pancasila dengan ideologi yang lainnya," ujar Gatot Nurmantyo.
Menurut Gatot Nurmantyo, jika pemerintah mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya, maka prajurit TNI sudah pasti melakukan kudeta tanpa diperintah.
“Pasti akan kudeta. Di luar itu, tidak ada kata kudeta, begitu ya,” ujarnya.
Refly Harun lalu menanggapi bahwa setelah kudeta militer pun, pemerintahan harus segera dikembalikan kepada kepemimpinan sipil dengan cara-cara yang demokratis.
Berita Terkait
-
Kriteria Capres Partai Pelita, Din: Pak Gatot Qualified, Tapi Fokus Kami Lolos Verifikasi Pemilu
-
Tolak Ajakan Din Syamsuddin Masuk Partai Pelita, Gatot Nurmantyo: Saya Berkomittmen Tak Ada di Partai Mana Pun
-
Ajak Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Gabung, Ketum Partai Pelita: Jangan ke Partai Ummat
-
Heran Presiden Jokowi Sampai Datangi Elon Musk, Nicho Silalahi: Hina Banget
-
Profil Aylawati Sarwono, Istri Pendiri MURI yang Diduga Foto Syur
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Petani di Pulau Simeulue Aceh Tunda Penanaman Padi, Kenapa?
-
Heboh Teror 'Pocong Begal' di Solok, Polisi Bilang Hoaks
-
JEMBATAN Soroti Persekusi Mahasiswa di PNJ dan UNP: Kampus Harus Jadi Ruang Aman Bebas Diskriminasi
-
Mau Mendaki Gunung? Ini Panduan yang Wajib Anda Ketahui
-
Kunjungan Wisatawan ke Sumbar April 2026 Menurun, Hotel Berbintang Justru Catat Kenaikan Hunian