SuaraSumbar.id - Sejumlah SMA di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, masih memungut uang iuran komite. Realita tersebut membuat Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar geram dan kecewa. Dia melarang para siswa membayar uang tersebut.
"Jangan bayar uang komite karena APBD sudah disiapkan, kalau memang karena kinerja pemerintah provinsi yang memperlambat proses ini, jangan kemudian menjadi masyarakat yang menanggung beban," kata Erman Safar, Selasa (15/3/2022).
Ia menyayangkan dengan masih adanya pihak komite sekolah di Bukittinggi yang melayangkan surat kepada wali murid terkait pembayaran uang komite dalam beberapa hari terakhir di Bukittinggi.
Surat dari komite salah satu sekolah negeri di Bukittinggi itu meminta para orang tua murid membayarkan uang komite dengan alasan hibah dari Pemerintah Kota yang belum diterima.
Hal ini membuat Wali Kota Bukittinggi geram karena menurutnya Pemkot sudah menyiapkan dana APBD untuk membantu iuran komite para pelajar khusus warga Bukittinggi.
"Semua proses tengah berjalan dan saat ini hal ini masih tersangkut di Pemerintah Provinsi Sumbar, saya tidak setuju sekali, kemarin saya sudah telepon Ketua Komite, kami sangat tidak setuju atas surat yang dilayangkan ke wali murid dan siswa-siswa kami khususnya yang berasal dari kota Bukittinggi," kata Wako menegaskan.
Ia menyayangkan surat yang disampaikan oleh pihak sekolah untuk memungut dan masyarakat membayar uang komite.
"Sudah jelas dalam APBD 2022 ini sudah disahkan anggaran bantuan keuangan khusus untuk membayar iuran komite sekolah se-Kota Bukittinggi dan sudah sampaikan ke Kacabdin," ujarnya.
Ia mengatakan Pemkot tidak bisa menyalurkan langsung uang ke SMA karena di bawah kewenangan provinsi.
Baca Juga: Bongkar 5 Warung Miras, Wali Kota Bukittinggi: Lahannya Akan Dibangun Musala
"Hari ini bolanya ada di provinsi, kami minta Pemerintah Provinsi Sumbar agar cepat bekerja, karena masyarakat kita butuh termasuk program-program unggulan kita untuk membantu meringankan beban masyarakat seperti tabungan Utsman, membantu iuran komite, membantu guru guru honor di SMA, semua tersangkut di provinsi, untuk itu kita minta provinsi mempercepat prosesnya," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Duh, Pasar Bawah Bukittinggi Terbakar Lagi
-
Putusan PTUN Padang, Gubernur Sumbar Diminta Kembalikan Jabatan Ketua DPRD Bukittinggi
-
Bukittinggi Diterjang Banjir, Sejumlah Warga Dievakuasi
-
Anggota DPRD Sumbar Desak Aparat Penegak Hukum Kawal Proyek Drainase Bermasalah di Bukittinggi
-
Polemik Pembangunan Kanopi di Pasar Bukittinggi, Ada yang Menolak dan Ada yang Mendukung
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sumbar Dapat 20 Sapi Kurban Presiden untuk Idul Adha 2026, Setiap Daerah 1 Ekor
-
Sopir Travel Ditangkap karena Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur di Agam
-
Diancam dan Dibekap, Pelajar di Tanah Datar Jadi Korban Kekerasan Seksual Paman Kandung
-
Tips Menyimpan Cabai Agar Tidak Cepat Busuk
-
Tip Memilih Sepatu Lari untuk Mengikuti Maraton