SuaraSumbar.id - Sejumlah SMA di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, masih memungut uang iuran komite. Realita tersebut membuat Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar geram dan kecewa. Dia melarang para siswa membayar uang tersebut.
"Jangan bayar uang komite karena APBD sudah disiapkan, kalau memang karena kinerja pemerintah provinsi yang memperlambat proses ini, jangan kemudian menjadi masyarakat yang menanggung beban," kata Erman Safar, Selasa (15/3/2022).
Ia menyayangkan dengan masih adanya pihak komite sekolah di Bukittinggi yang melayangkan surat kepada wali murid terkait pembayaran uang komite dalam beberapa hari terakhir di Bukittinggi.
Surat dari komite salah satu sekolah negeri di Bukittinggi itu meminta para orang tua murid membayarkan uang komite dengan alasan hibah dari Pemerintah Kota yang belum diterima.
Hal ini membuat Wali Kota Bukittinggi geram karena menurutnya Pemkot sudah menyiapkan dana APBD untuk membantu iuran komite para pelajar khusus warga Bukittinggi.
"Semua proses tengah berjalan dan saat ini hal ini masih tersangkut di Pemerintah Provinsi Sumbar, saya tidak setuju sekali, kemarin saya sudah telepon Ketua Komite, kami sangat tidak setuju atas surat yang dilayangkan ke wali murid dan siswa-siswa kami khususnya yang berasal dari kota Bukittinggi," kata Wako menegaskan.
Ia menyayangkan surat yang disampaikan oleh pihak sekolah untuk memungut dan masyarakat membayar uang komite.
"Sudah jelas dalam APBD 2022 ini sudah disahkan anggaran bantuan keuangan khusus untuk membayar iuran komite sekolah se-Kota Bukittinggi dan sudah sampaikan ke Kacabdin," ujarnya.
Ia mengatakan Pemkot tidak bisa menyalurkan langsung uang ke SMA karena di bawah kewenangan provinsi.
Baca Juga: Bongkar 5 Warung Miras, Wali Kota Bukittinggi: Lahannya Akan Dibangun Musala
"Hari ini bolanya ada di provinsi, kami minta Pemerintah Provinsi Sumbar agar cepat bekerja, karena masyarakat kita butuh termasuk program-program unggulan kita untuk membantu meringankan beban masyarakat seperti tabungan Utsman, membantu iuran komite, membantu guru guru honor di SMA, semua tersangkut di provinsi, untuk itu kita minta provinsi mempercepat prosesnya," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Duh, Pasar Bawah Bukittinggi Terbakar Lagi
-
Putusan PTUN Padang, Gubernur Sumbar Diminta Kembalikan Jabatan Ketua DPRD Bukittinggi
-
Bukittinggi Diterjang Banjir, Sejumlah Warga Dievakuasi
-
Anggota DPRD Sumbar Desak Aparat Penegak Hukum Kawal Proyek Drainase Bermasalah di Bukittinggi
-
Polemik Pembangunan Kanopi di Pasar Bukittinggi, Ada yang Menolak dan Ada yang Mendukung
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
Pilihan
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
-
Proyek Sampah jadi Energi RI jadi Rebutan Global, Rosan: 107 Investor Sudah Daftar
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
-
Dipecat PSSI, Ini 3 Pekerjaan Baru yang Cocok untuk Patrick Kluivert
Terkini
-
Harimau Sumatera Terisolasi di Kantor BRIN Agam, Segera Dievakuasi BKSDA Sumbar
-
Benarkah Sakit Kepala Kayak Tersambar Petir Tanda Pendarahan Otak? Waspadai Gejalanya
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Tarik Uang Luar Negeri Rp 7.000 Triliun, Benarkah?
-
Bangkitkan Sektor Properti, BRI Kucurkan Dana Segar untuk KPR
-
Cuma Modal Klik, Kamu Bisa Kantongi Saldo ShopeePay Gratis Rp2,5 Juta, Simak Caranya di Sini