SuaraSumbar.id - Sejumlah SMA di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, masih memungut uang iuran komite. Realita tersebut membuat Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar geram dan kecewa. Dia melarang para siswa membayar uang tersebut.
"Jangan bayar uang komite karena APBD sudah disiapkan, kalau memang karena kinerja pemerintah provinsi yang memperlambat proses ini, jangan kemudian menjadi masyarakat yang menanggung beban," kata Erman Safar, Selasa (15/3/2022).
Ia menyayangkan dengan masih adanya pihak komite sekolah di Bukittinggi yang melayangkan surat kepada wali murid terkait pembayaran uang komite dalam beberapa hari terakhir di Bukittinggi.
Surat dari komite salah satu sekolah negeri di Bukittinggi itu meminta para orang tua murid membayarkan uang komite dengan alasan hibah dari Pemerintah Kota yang belum diterima.
Hal ini membuat Wali Kota Bukittinggi geram karena menurutnya Pemkot sudah menyiapkan dana APBD untuk membantu iuran komite para pelajar khusus warga Bukittinggi.
"Semua proses tengah berjalan dan saat ini hal ini masih tersangkut di Pemerintah Provinsi Sumbar, saya tidak setuju sekali, kemarin saya sudah telepon Ketua Komite, kami sangat tidak setuju atas surat yang dilayangkan ke wali murid dan siswa-siswa kami khususnya yang berasal dari kota Bukittinggi," kata Wako menegaskan.
Ia menyayangkan surat yang disampaikan oleh pihak sekolah untuk memungut dan masyarakat membayar uang komite.
"Sudah jelas dalam APBD 2022 ini sudah disahkan anggaran bantuan keuangan khusus untuk membayar iuran komite sekolah se-Kota Bukittinggi dan sudah sampaikan ke Kacabdin," ujarnya.
Ia mengatakan Pemkot tidak bisa menyalurkan langsung uang ke SMA karena di bawah kewenangan provinsi.
Baca Juga: Bongkar 5 Warung Miras, Wali Kota Bukittinggi: Lahannya Akan Dibangun Musala
"Hari ini bolanya ada di provinsi, kami minta Pemerintah Provinsi Sumbar agar cepat bekerja, karena masyarakat kita butuh termasuk program-program unggulan kita untuk membantu meringankan beban masyarakat seperti tabungan Utsman, membantu iuran komite, membantu guru guru honor di SMA, semua tersangkut di provinsi, untuk itu kita minta provinsi mempercepat prosesnya," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Duh, Pasar Bawah Bukittinggi Terbakar Lagi
-
Putusan PTUN Padang, Gubernur Sumbar Diminta Kembalikan Jabatan Ketua DPRD Bukittinggi
-
Bukittinggi Diterjang Banjir, Sejumlah Warga Dievakuasi
-
Anggota DPRD Sumbar Desak Aparat Penegak Hukum Kawal Proyek Drainase Bermasalah di Bukittinggi
-
Polemik Pembangunan Kanopi di Pasar Bukittinggi, Ada yang Menolak dan Ada yang Mendukung
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
BRI Dukung Pengelolaan Kas Negara Lewat Dana SAL, Perkuat Fungsi Intermediasi Perbankan
-
Pengamat Nilai Transformasi Danantara Perkuat Kontribusi Pajak BRI bagi Negara
-
30 Tahun Menanti Perbaikan Drainase, Warga Dadok Tunggul Hitam Kembali Diterjang Banjir Parah
-
Banjir Terjang Kota Padang, 2.033 Warga Dievakuasi
-
Hadapi Musim Kemarau, Kemenhut Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla di Jambi