Rumah Impian, Penyeka Air Mata Selepas Badai PHK

SuaraSumbar.id - Sayup-sayup tawa kecil terdengar dari sebuah rumah berukuran 6x6 meter yang halamannya masih basah. Rintik hujan baru saja reda di sore hari Minggu, pertengahan Januari 2022.

Pintu rumah berwarna coklat muda itu terbuka sekitar 30 sentimeter. Tampak seorang wanita bersama balita perempuannya sedang menonton televisi. Ibunya bersandar di sudut jendela dekat daun pintu, sedangkan bocah manis itu duduk di atas sepeda motor mainannya.

"Wa'alaikumsalam. Eh, ada kakak Arsyi dan Fahim. Masuk-masuk Kak. Ini Adin (anaknya) lagi asyik nonton Upin-Ipin," sahut perempuan itu menjawab salam saudaranya yang berkunjung bersama istri dan dua gadis kecil.

Perempuan itu bernama Ismi Anisa Azizah. Belum genap 3 bulan lamanya dia menempati rumah itu bersama suami Dedi Supriadi Dalimunte dan putri kecil mereka, Adinda Ramadhani Denisha yang baru berumur 1,5 tahun. Rumah permanen itu didapatkan Ismi Anisa setelah Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengabulkan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga: BTN Siapkan Digital Mortgage Ecosystem Menghadapi Era Digitalisasi

"Alhamdulillah, akad kreditnya selesai September 2021 lalu," kata perempuan yang akrab disapa Nisa itu memulai cerita tentang rumah barunya.

Meski berukuran kecil, bagi Nisa dan suaminya, rumah seluas 60 meter persegi itu adalah "istana". Apalagi, rumahnya istimewa dan cukup lengkap untuk ukuran keluarga kecil dengan dua orang anak. Ada ruang tamu, dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Rumah bersubsidi dengan total luas tanah 91 meter persegi itu juga dilengkapi teras dan semuanya berlantai berkeramik. Kemudian, airnya bersumber dari PDAM dan listrik PLN berkapasitas 900 watt.

"Rumahnya betul-betul siap ditempati. Kami hanya membuat dapur kecil agar ruang tamu terasa cukup besar. Kalau halaman ya begitu, belum ada pagar seperti tetangga. Yang penting bisa nyaman berteduh dulu," kata Nisa sembari menunjuk halaman rumahnya yang belum dihiasi ragam bunga.

Nisa mengisahkan perjuangannya mendapatkan rumah yang terletak di kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) itu. Dia bahkan masih serasa mimpi bisa mendapatkan rumah impian itu dalam usia pernikahan yang baru seumur jagung.

Awal menikah di 2019 lalu, Nisa belum memikirkan untuk cepat-cepat membeli rumah. Semua keraguan tidak terlepas dari pekerjaannya bersama suami yang sama-sama bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Solok. "Saya honor di Dinas Sosial. Kalau suami sopir di dinas juga. Jadi, belum kepikiran kredit rumah. Takut nggak bisa bayar, taulah gaji honorer berapa," beber sarjana pendidikan itu.

Baca Juga: Cara Beli Rumah Murah Melalui Program Lelang Rumah Bank BTN

Hanya sebulan lebih lamanya Nisa dan suaminya tinggal di rumah orang tua. Suaminya ingin hidup mandiri dan berencana mengontrak rumah yang dekat lokasi kerja. Beruntung, saat sedang mencari-cari rumah kontrakan, dia ditawarkan tinggal di rumah kerabat suaminya yang kebetulan menetap di Kota Padang. "Kami langsung mau. Lumayan hemat juga daripada mengontrak," katanya.

Setelah lebih setahun tinggal di rumah kerabatnya, Nisa baru berpikir untuk punya rumah. Keinginan itu pun disampaikannya kepada sang suami. Sayangnya, suaminya belum merespon lantaran memikirkan darimana mendapatkan uang untuk membeli rumah yang harganya di atas Rp 150 juta. Setelah mendapat saran dan pandangan tentang pentingnya cepat-cepat punya rumah oleh kerabatnya, suami Nisa akhirnya luluh dan menyetujui rencana tersebut.

"Kerabat suami bilang mumpung masih muda, anak baru satu dan masih kecil. Ambil KPR BTN saja yang murah. Pembayarannya bisa disesuaikan dengan pekerjaan dan pendapatan," katanya mengisahkan.

Nisa dan suaminya, Dedi, akhirnya memantapkan hati untuk membeli rumah lewat KPR bersubsidi BTN sejak September 2020, ketika pandemi Covid-19 sedang menggila di Indonesia. Niat Nisa mengambil rumah memang hanya lewat BTN. Sebab, dia hanya mengetahui KPR murah lewat BTN dari cerita pengalaman kawan-kawan dan kerabatnya. "Kami hanya ingin kredit lewat BTN dan itu sudah tertanam sejak awal mau beli rumah ini," tuturnya.

Tak lama kemudian, Nisa mendatangi kantor pengembang perumahan yang tak jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Di sana, dia menanyakan detail-detail tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pembeli, termasuk soal uang muka untuk memesan rumah. "Saya sengaja nggak pakai aplikasi btnproperti karena pengembangnya dekat dan saya memang maunya di perumahan ini," kenangnya.

Alhasil, untuk mendapatkan rumah sampai akad kredit, Nisa harus memiliki uang sebesar Rp 15 juta. Nisa terperangah karena tak punya uang sebanyak itu. Suaminya juga langsung mengernyitkan dahi. "Gaji honorer kami berdua tidak seberapa. Kami juga tak punya simpanan, kecuali gelang dan cincin emas anak yang nilainya tak lebih Rp 5 juta. Kami pusing itu masalah DP ini, kalau cicilan bisa diupayakan," katanya.

Hampir sebulan lamannya Nisa dan Dedi mencari akal untuk mendapatkan uang untuk DP pembiayaan KPR bersubsidi. Di tengah kebuntuan, datang tawaran teman Nisa mengajaknya ikut julo-julo (arisan) yang penerimaannya Rp 10 juta. Suami-istri milenial itu pun sepakat ikut arisan di bulan November 2020 dengan pembayaran Rp 1 juta per bulannya. Seketika itu pula, dia memboking rumah ke pengembang sembari menunggu arisan cair.

"Kalau ditabung di rumah, uangnya pasti terus terpakai. Apalagi saat pandemi Covid-19 begini. Makanya kami niatkan betul ikut arisan dan konsekuensinya menahan keinginan beli ini dan itulah," bebernya sembari tertawa kecil.

Enam bulan berlalu. Petaka pun melanda pasangan suami-istri tersebut. Mereka sama-sama 'dirumahkan' atau mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pemkab Solok. Nisa tak lagi bekerja sebagai honorer di Dinas Sosial Kabupaten Solok, begitu juga suaminya. "Saya di-PHK bulan Juni 2021 dan suami sejak bulan Maret sudah tidak lagi jadi sopir honorer," bebernya.

Dalam keadaan terpuruk di tengah pandemi Covid-19 dan kehilangan pekerjaan tetap, keinginan Nisa dan Dedi membeli rumah nyaris lenyap. Jangankan untuk membayar arisan, memikirkan biaya makan sehari-hari pun mereka sampai kebingungan. "Kami berada di titik terendah. Kehilangan pendapatan untuk kehidupan sehari-hari dan harus membayar arisan sejuta sebulan. Rasanya ingin berteriak, menangis. Tapi semua harus dilewati," katanya dengan mata berkaca-kaca.

Tuhan memang menguji hambanya sesuai batas kemampuan. Tak lama menganggur, suaminya kembali mendapatkan pekerjaan tetap sebagai sopir truk fuso ke Pulau Jawa. Dia diterima bekerja kembali oleh bos lamanya (sebelum jadi honorer). Nisa mulai lega. Paling tidak, dia tak lagi pusing memikirkan biaya untuk sehari-hari.

Namun, kehidupannya pun berubah. Biasanya, mereka bisa menikmati sore bersama di rumah dengan si buah hati selepas bekerja. Kini, Nisa harus berani tinggal berdua dengan putrinya di rumah, bahkan kadang sampai dua bulan lamanya. "Kalau muatannya lancar, 20 hari sekali pulang dari Jawa ke Solok. Tapi kadang macet, terpaksa sampai 2 bulan menunggu muatan di sana (pulau Jawa).

Meski tak lagi bekerja di kantor bupati, Nisa tak lantas berpangku tangan. Dia aktif berjualan online di media sosial. Mulai dari jualan mainan hingga baju anak-anak. Barang-barang tersebut dibeli oleh suaminya di Jakarta, lalu dipasarkannya di sekitar tempat tinggal.

Dalam kelumit kisah pilunya, KPR bersubsidi BTN yang telah dipesannya ke pengembang terus berjalan. Tibalah saat pembayaran uang DP rumah dengan total sekitar Rp 15 juta. Nasib baik bagi Nisa. Uang arisannya cair di awal Agustus 2021 sebesar Rp 10 juta. Kekurangannya ditambah dengan menjual cincin dan gelang emas anaknya. "Suami bilang jual saja dulu. Nanti kita beli lagi. Yang penting kita bisa dapat rumah untuk berteduh," katanya.

Setelah uang terkumpul, Nisa dan Dedi langsung menyerahkannya ke pengembang. Mereka pun bergerak cepat melengkapi semua persyaratan untuk kredit rumah subsidi seharga Rp 150 juta itu. Lantas, dari analisis pihak BTN, Nisa dan suami yang masih muda disarankan mengambil KPR bersubsidi dengan jangka waktu 20 tahun dengan angsuran per bulan Rp 876 ribu.

Mereka pun langsung mengaminkan tanpa pikir panjang. Alhasil, pengajuan pembiayaan rumah Nisa dan Dedi dikabulkan BTN Cabang Padang pada September 2021 lalu. "Prosesnya sampai akad ini sekitar 5 bulan dan itu penuh kesedihan. Alhamdulillah, hari ini kami telah tinggal di rumah impian. Terimakasih BTN," katanya.

Rasa bangga dan haru juga dituturkan suaminya, Dedi. Menurutnya, bagi seorang sopir truk seperti dia, memiliki rumah adalah impian yang berat. Namun, berkat semua kemudahan yang diberikan Bank BTN, rencana itu terwujud dalam masa pernikahan yang belum menginjak usia 3 tahun. "Ini bagaikan keajaiban. Ketika kami terpuruk di-PHK saat pandemi, saat itu pula Tuhan memberikan kami jalan bahagia lain," katanya.

Pandemi Covid-19 ternyata tak menyurutkan niat masyarakat di Sumbar untuk memiliki rumah. Permintaan rumah bersubsidi skim (skema) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seperti konsumen Nisa dan Dedi masih tetap tinggi.

Sepanjang tahun 2021, realisasi KPR bersubsi Bank BTN Cabang Padang mencapai 1.325 unit dengan pembiayaan Rp 174.627.140.028. Sedangkan KPR non subsidi mencapai 61 unit dengan pembiayaan Rp 12.814.979.000. Pencapaian tersebut meningkat tajam dibandingkan realisasi KPR tahun 2020.

"Realisasi KPR 2021 meningkat dibandingkan 2020. Kenaikannya mencapai 9,7 persen," kata Kepala Bank BTN Cabang Padang Yudha Andaka, Selasa (14/2/2022).

Menurutnya, tingginya minat masyarakat mengambil rumah bersubsidi lantaran suku bunganya rendah, yakni dengan flat 5 persen sepanjang jangka waktu kredit. Dia pun berharap tahun ini ekonomi semakin tumbuh. Apalagi, vaksinasi Covid-19 di wilayah Sumbar sudah merata. "Target realisasi KPR BTN Padang tahun ini 1.918 dengan pembiayaan Rp 257.991.000.000," bebernya.

Nasabah Bank BTN Cabang Padang di Sumbar tersebar di 19 kabupaten dan kota dengan jumlah mitra pengembang lebih dari 100. Memudahkan proses KPR bagi pengembang dan konsumen, BTN Cabang Padang juga telah membuka outlet BTN di sejumlah daerah strategis. Seperti di Kota Bukittinggi, Payakumbuh dan Kota Solok. Dengan begitu, daerah-daerah yang dekat tidak perlu lagi mengurus akad kredit ke Kota Padang.

"Pengajuan KPR sekarang juga lebih mudah. Bisa lewat btnproperti online. Kalau usia peminatnya merata, tapi milenial cukup banyak," katanya.

Topang Pemulihan Ekonomi Nasional

Sejak meluncurkan program KPR, Bank BTN didaulat pemerintah membantu masyarakat dalam hal pembiayaan perumahan di Indonesia. Sampai hari ini, BTN terus berkomitmen dan memberikan kontribusi nyata menjalankan perannya untuk penyediaan perumahaan layak huni.

Bank BTN telah menjadi kontributor utama dalam mendorong program perumahan nasional, terutama pada pembiayaan perumahan di segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sejak tahun 1976, BTN telah membiayai pembangunan 4,9 juta unit rumah masyarakat di seluruh Indonesia. Paling tidak, 90 persen portofolio kredit Bank BTN adalah terkait perumahan dan 80 persennya KPR. Bank BTN juga menyerap kuota subsidi terbesar atau rata-rata lebih dari 70 persen.

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020, Bank BTN tetap fokus menjalankan perannya mendukung program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Hal itu juga sejalan target Bank BTN yang ingin berstranformasi menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia tahun 2025 mendatang. Bahkan, dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 nanti, BTN menargetkan pembiayaan pembangunan satu juta rumah dengan rata-rata 200 ribu unit per tahunnya.

Direktur Consumer & Commercial Banking Bank BTN, Hirwandi Gafar, dalam siaran persnya mengatakan, sepanjang tahun 2021, BTN membukukan laba bersih sebesar Rp 2,37 triliun. Angka tersebut melesat naik 48,29 persen dari periode yang sama di tahun 2020, yakni Rp 1,60 triliun. BTN juga membukukan pendapatan bunga Rp 25,83 triliun atau naik 2,62 persen dari tahun sebelumnya, yakni Rp 25,16 triliun.

Sementara itu, beban bunga turun dari sebelumnya Rp 16,04 triliun menjadi Rp 12,62 triliun. Dengan demikian, pendapatan bunga bersih Bank BTN senilai Rp 13,20 triliun meningkat 44,73 persen dari Rp 9,12 triliun pada tahun 2020. Dari sisi rasio kredit bermasalah atau non performing loan/NPL gross, Bank BTN mengalami penurunan dari level 4,37 persen di akhir Desember 2020, menjadi 3,70 pada Desember 2021. Kemudian, NPL net turun menjadi 1,20 persen dari sebelumnya 2,06 persen. Sedangkan dari sisi rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) turun menjadi 92,86 persen dari sebelumnya di level 93,19 persen.

Awal 2022, Bank BTN mengebut penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Bahkan, sekitar 6.000 unit akad kredit KPR FLPP rampung dalam sepekan lewat akad yang digelar serentak di Kantor Cabang Bank BTN seluruh Indonesia. Akad massal ini merupakan salah satu upaya BTN dalam mempercepat penyaluran KPR bersubsidi.

“Tahun 2022 banyak peluang dan tantangan dalam menyalurkan KPR, namun kami sangat optimistis industri properti pulih dan demand masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah atas rumah masih tinggi, dan KPR Sejahtera FLPP selalu menjadi pilihan mereka,” kata Hirwandi Gafar dalam keterangannya, Selasa (18/1/2022).

Tahun 2021, kata Hirwandi, BTN mencatatkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP dengan nilai lebih dari Rp 17 triliun untuk 117 ribu unit rumah lebih. Dia optimis penyaluran KPR Sejahtera FLPP 2022 lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Tak sekadar mempercepat penyaluran KPR bersubsidi, Hirwandi mengatakan, BTN juga akan meningkatkan pelayanan kepada developer, sebagai mitra pembangunan rumah. Mulai dari proses pencairan kredit konstruksi, pelayanan jemput bola, pengurusan dokumen, serta yang paling penting adalah bekerjasama mengupayakan rumah berkualitas bagi masyarakat.

Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan, tahun ini BTN menargetkan pertumbuhan laba bersih di angka 9 hingga 11 persen. Salah satu cara mencapainya adalah dengan menurunkan biaya bunga, menjaga kualitas kredit, menurunkan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) dan mengakselerasi transformasi bisnis perseroan.

"Kita memang berangkat dari perjalanan mentransformasi BTN, ini menjadikan fondasi untuk tumbuh. Transformasi itu penguatan dari sisi proses, SDM, teknologi informasi. Tahun ini kita akan melaksanakan target-target yang dituangkan dalam RBB (Rencana Bisnis Bank) dengan hasil transformasi tersebut," kata Haru dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/2/2022).

Menurut Haru, pertumbuhan kredit Bank BTN di 2021 mengisyaratkan bahwa sektor perumahan cukup kuat dalam melewati masa krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Berbagai insentif yang diberikan pemerintah mampu menjaga daya beli konsumen, sehingga permintaan kredit rumah tetap meningkat. Kami optimis, saat ekonomi semakin pulih, dan pandemi berlalu sepenuhnya, permintaan KPR dapat meningkat lebih tinggi lagi," katanya.

Wujudkan Mimpi Generasi Muda

Bank BTN terus memperkuat digitalisasi dan juga sedang gencar-gencarnya membidik pasar generasi muda. Beragam inovasi layanan pun telah diluncurkan perseroan melalui aplikasi mobile banking Bank BTN, portal www.btnproperti.co.id dan www.rumahmurahbtn.co.id.

Sesuai slogannya “Karena hidup gak Cuma tentang hari ini", BTN mengajak generasi milenial mempersiapkan masa depan secepat mungkin. Terutama untuk tempat tinggal, kelak saat sudah berumahtangga. Sebab, harga rumah akan terus naik dari tahun ke tahun. Kondisi itu juga berpotensi membuyarkan mimpi milenial untuk mendapatkan rumah.

Indeks Harga Properti (IHPR) yang dirilis Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa kenaikan upah gaji bersih pegawai di Indonesia sejak 2017 hingga 2020, rata-rata 4,53 persen. Sedangkan kenaikan IHPR rata-rata di angka 3,22 persen. Secara persentase, kenaikan gaji pegawai memang lebih tinggi. Tapi perlu diingat, harga dasar rumah bisa mencapai 100 hingga 1.000 kali lipat dari gaji bulanan seorang pegawai.

Generasi Z dan milenial berpotensi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 20 tahun mendatang. Dua generasi ini yang sebetulnya menjadi pangsa pasar potensial di sektor properti dan juga perbankan. Sebab, survei BPS pada Februari-September 2020 mengungkapkan bahwa jumlah generasi Z dan milinial mendominasi penduduk di Indonesia.

Jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara 27,94 persen. Sementara generasi milenial mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87 persen. Jika digabungkan, jumlah generasi Z dan generasi milenial mencapai 145,39 juta atau 53,81 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 270,2 juta jiwa.

Mewujudkan mimpi generasi muda dalam hal kepemilikan rumah dengan cara mudah, BTN telah menghadirkan produk KPR BTN Gaess for Millenial sejak 2020 lalu. Fitur itu merupakan salah satu solusi bagi milenial dalam mendapatkan pembayaran angsuran di beberapa tahun pertama lebih ringan dengan perhitungan suku bunga kredit yang lebih kompetitif.

KPR Gaesss For Millenials ini, khusus KPR untuk generasi muda dengan rentang usia 21-35 tahun. Selain bebas biaya admin, produk ini juga memberikan tawaran hingga uang muka mulai dari 1 persen. Selain itu, suku bunganya single digit, diskon provisi 50 persen dengan tenor terpanjang 30 tahun.

Tahun 2022, BTN juga akan meluncurkan layanan KPR baru dengan angsuran kredit "suka-suka". Dimana, besaran angsurannya disesuaikan dengan besaran tabungan si nasabah. Layanan ini diharapkan mampu menggenjot minat kaum milenial untuk memiliki rumah tanpa ribet dan menguras isi dompet.

Rencana menghadirkan fitur tersebut dibenarkan Direktur Consumer & Commercial Banking BTN, Hirwandi Gafar saat memaparkan Kinerja 2021 pada Selasa (8/2/2022).

Tak hanya itu, kata Hirwandi, tahun ini BTN juga berencana akan meluncurkan skema pembiayaan sewa beli atau rent to own. Lewat skema ini, calon nasabah bisa terlebih dahulu menyewa properti tersebut, sebelum akhirnya memutuskan untuk membelinya.

Target Jokowi untuk Masa Depan Rakyat Indonesia

Rumah layak huni untuk semua rakyat Indonesia menjadi mimpi besar dan target Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Komitmen mewujudkan rumah bagi rakyat itu telah dibuktikan Jokowi dengan menginisiasi program "Sejuta Rumah" tahun 2015 lalu atau sejak periode pertama kepemimpinannya. Sampai hari ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Jokowi mengatakan, rumah layak adalah kebutuhan dasar semua orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurutnya, kehadiran rumah akan memperkuat keluarga sebagai pilar utama kekuatan bangsa yang juga berperan sebagai benteng pertahanan pertama melawan berbagai risiko kesehatan, termasuk pandemi Covid-19.

“Pemerintah Indonesia berupaya agar setiap warga negara dapat menempati rumah layak huni. Sejak tahun 2015 telah dilaksanakan program Satu Juta Rumah," kata Jokowi dalam sambutannya pada Peringatan Global Hari Habitat Dunia 2020 di Surabaya, 5 Oktober 2020 lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hingga akhir 2021, realisasi program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi telah mencapai 1,11 juta unit rumah. Menurutnya, program Sejuta Rumah adalah gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia.

"Program Sejuta Rumah merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia. Persentase rumah MBR adalah 75 persen dan sisanya 25 persen merupakan rumah non MBR. Kami harap hasil pembangunan rumah ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia,” katanya.

Tahun 2022, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 11 juta rumah layak huni. Target tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang intinya meningkatkan rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen.

Meningkatnya permintaan rumah layak huni di 2022, Kementerian PUPR juga mengalokasikan program bantuan pembiayaan perumahan direncanakan sebesar Rp 28 triliun. Dana tersebut akan disalurkan melalui berbagai program subsidi, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 200.000 unit rumah yang disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Selain itu, ada juga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 24.426 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) 769.903 unit, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 200.000 unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan setiap rumah bersubsidi harus berkualitas. Dengan begitu, penyaluran KPR subsidi FLPP bagi MBR tidak hanyak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan.

"Setiap rumah subsidi yang dibangun wajib memenuhi ketentuan teknis bangunan dan kelayakan hunian rumah. Seperti keselamatan, kesehatan, pencahayaan dan luas minimum,” ujar Basuki Hadimuljono dalam siaran persnya, Jumat (7/1/2022) lalu.