Kerusakan Hutan Mengundang Petaka, Hentikan Eksploitasi dan Pembalakan Liar

Dia juga merincikan kawasan Hutan Sosial yang telah mendapatkan SK Hutan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masing-masing di wilayah Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Kabupaten Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Mentawai, Kota Sawahlunto, Padang Panjang, dan Kota Padang.

Dari 228,658 hektare, di antaranya terbagi ke 100 kawasan masuk Hutan Nagari dengan luas 185.168,83 hektare. Kemudian, 45 kawasan Hutan Kemasyarakatan seluas 28.939 hektare. Lalu, 91 kawasan Hutan Tanaman Rakyat seluas 2.241,81 hektare.

Selanjutnya, 5 kawasan hutan adat dengan luas 11.893,37, serta 3 kawasan masuk Kemitraan Kehutanan dengan luas 435,08 hektare.

"129.494 KK berada dalam skema Hutan Sosial di Sumbar dan mereka bisa mengolah lahan dan hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," katanya.

Baca Juga: Gubernur Sumbar Sebut Covid-19 Mustahil Hilang Tanpa Vaksin

Di sisi lain, data yang disajikan Global Forest Watch (GFW) mengungkapkan bahwa Sumbar kehilangan sebanyak 273 kilohektare hutan primer sejak tahun 2022 hingga 2020. Angka tersebut menyumbang sebanyak 46 persen dari total kehilangan tutupan lahan.

Sejak tahun 2021 hingga 2020, Sumbar kehilangan tutupan pohon sebesar 56 persen. Kabupaten Dharmasyara paling banyak menyumbang kehilangan tutupan lahan, yakni mencapai 120 kilohektare. Sedang rata-rata daerah lainnya hanya di angka 30.1 kilohektare.

Dat GFW juga mengungkapkan tambahan tutupan pohon sebesar 136 kilohektare yang tercatat sejak tahun 2021 hingga 2012. Angka tersebut menyumbang 2,0 persen dari pertambahan tutupan pohon di Indonesia.

Dari total luas hutan Sumbar, sebanyak 78,5 persen merupakan hutan alam yang juga hutan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sedangkan 11,9 persen lainnya kawasan perkebunan dan non hutan 9,6 persen.

Maraknya Konflik Hewan Buas dengan Manusia

Baca Juga: BI Kembali Buka Layanan Uang di Sumbar, Kaltara, Kalsel

Selain bencana alam, konflik hewan buas dengan manusia juga marak terjadi diberbagai daerah di Sumbar. Sejak Januari hingga Juni 2021, BKSDA Sumbar mencatat 27 kasus konflik satwa liar. Mulai dari serangan buaya muara, beruang madu, macan, hingga harimau.