DPRD Sumbar Dorong Refocusing Anggaran untuk Pandemi COVID-19

SuaraSumbar.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mendorong pemerintah provinsi itu melakukan "refocusing" anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 di daerah itu dalam APBD Perubahan 2020.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan hingga delapan bulan berjalan pada 2021, penyelenggaraan pemerintah masih diliputi permasalahan penanganan COVID-19 dengan segala dampaknya.

"Hal ini masih menjadi agenda utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah," kata dia dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan KUPA-PPAS perubahan 2021 di Padang, Kamis (2/9/2021) dikutip dari ANTARA.

Sejumlah permasalahan yang perlu ditangani, antara lain pembayaran insentif tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan pasien COVID-19, pembayaran biaya isolasi mandiri untuk masyarakat yang terpapar virus, dan dukungan anggaran untuk Laboratorium Universitas Andalas yang belum dialokasikan di APBD 2021.

"Untuk menyikapi kebutuhan anggaran dan penanganan COVID-19 pemda telah melakukan 'refocusing' anggaran pada Mei 2021 serta melakukan penyesuaian nomenklatur kegiatan yang penyelesaiannya harus dituangkan dalam APBD perubahan," kata dia.

Ia mengatakan kebutuhan anggaran penanganan COVID-19, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi, perlu menjadi perhatian di APBD Perubahan 2021.

"Kami ingatkan kepada pemerintah daerah bahwa agenda utama dalam penanganan COVID-19 dan perbaikan ekonomi khususnya di sektor UMKM jangan sampai terganggu dan dapat menyebabkan kondisi daerah menjadi lebih sulit," kata dia.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan saat ini situasi masih pandemi COVID-19 sehingga menjadi tantangan tersendiri karena kondisi ekonomi yang sulit.

"Dalam APBD perubahan nanti ada beberapa hal yang harus kita bayarkan sementara pendapatan daerah menurun sehingga terjadi kekurangan. Ini yang coba kita sikapi secara bersama," kata dia. (ANTARA)

Baca Juga: Terbesar Se-Indonesia, Refocusing Anggaran Penanganan COVID-19 di DKI Capai Rp 1,4 Triliun